Anju menegaskan, rentetan masalah ini menjadi tamparan keras bagi komitmen panitia dalam menjaga marwah dan kredibilitas pesta demokrasi di tubuh organisasi. Baginya, validasi data pemilih yang akurat serta kelancaran distribusi KTA adalah fondasi utama yang wajib tuntas sejak awal demi menghindari konflik dan kecurigaan antar-anggota.
Bagi para pengurus dan anggota di tingkat daerah, karut-marut ini bukan sekadar problem teknis belaka, melainkan bentuk ancaman terhadap hak suara yang sah. Jika sengkarut ini dibiarkan tanpa evaluasi, pelaksanaan konferensi dikhawatirkan bakal cacat hukum dan dituding sebagai alat untuk memuluskan kepentingan politik kelompok tertentu.
Melihat kondisi yang kian memanas, Anju yang juga mengemban amanah sebagai Sekretaris SMSI Kota Parepare mendesak PWI Pusat untuk segera turun tangan membenahi masalah ini. Langkah intervensi dari pengurus pusat dianggap sangat krusial guna menyelamatkan kehormatan organisasi serta memastikan pemilihan di PWI Sulsel berjalan secara jujur, transparan, dan profesional.
Kini, bola panas Konferensi PWI Sulsel berada di tangan panitia. Gelombang protes dari para anggota terus mengalir, menuntut adanya reformasi administrasi dan transparansi total agar suksesi kepemimpinan ini tidak terus-terusan didera polemik internal yang merugikan organisasi. (Hdr)
