PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Upaya menghadirkan ruang publik yang tertib, aman, dan berkeadilan kembali mendapat dukungan dari elemen masyarakat. Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan badan jalan, seraya menilai kebijakan tersebut sebagai bagian penting dari pembangunan kota modern.
Dukungan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa ruang publik harus dapat dinikmati seluruh warga tanpa hambatan. Penataan PKL pun dipandang bukan sekadar penegakan aturan, melainkan strategi jangka panjang untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.
Wakil Bendahara V Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar, Firman Mansyur, menegaskan bahwa kebijakan penataan perlu dipahami secara utuh sebagai langkah tata kelola kota yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan tindakan represif terhadap pelaku usaha kecil.
“Penertiban ini merupakan upaya mengembalikan hak publik atas ruang bersama. Trotoar dan fasilitas umum diperuntukkan bagi pejalan kaki serta masyarakat luas. Penataan menjadi keniscayaan jika kita ingin menghadirkan kota yang tertib dan berkemajuan,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Firman turut mengapresiasi dukungan DPRD Kota Makassar, khususnya Komisi C, yang dinilai konsisten mendorong pemerintah menjalankan penataan secara terukur dan bertanggung jawab. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam menghadirkan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
