Makanya, catatan produksi yang luar biasa ini mampu membalikkan IMPOR menjadi SURPLUS!
Tahun 2024 kita masih impor 3,6 juta ton akibat Elnino, tahun 2025 Indonesia NOL KILOGRAM impor beras medium.
Angka ini konsisten dengan data resmi nasional dan internasional. Ini bukan asumsi. Ini bukan opini. Ini adalah matematika produksi pangan nasional karya nyata 115 juta petani dan tehnokrat pertanian.
Dengan tambahan tersebut, Indonesia jelas berada dalam kondisi surplus. Kebutuhan sekitar 30,5 juta ton beras tidak hanya terpenuhi, tetapi memiliki cadangan yang kuat. Stok beras pemerintah di Perum Bulog hari ini (13 April 2026) mencapai 4,7 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah stok negara, dibiayai oleh anggaran negara, dicatat, diaudit BPK, dan dipertanggungjawabkan.
Tidak mungkin angka sebesar ini direkayasa, karena jika itu terjadi, konsekuensi hukumnya sangat serius. Artinya, tidak ada ruang untuk kebohongan dalam angka ini.
Dalam definisi global FAO, swasembada pangan bahkan masih mentoleransi impor hingga sekitar 10 persen. Artinya, posisi Indonesia saat ini sebenarnya sudah sangat kuat. Jika semua fakta ini masih disebut kebohongan, maka masalahnya bukan pada datanya, melainkan pada cara memahami realitas.
Memang sulit bagi orang awam seperti Feri Amsari memahami angka-angka ini. Tapi tak apa, toh kita semua bisa menikmati beras dari petani negeri sendiri.
Tetapi ketika swasembada disebut bohong dan produksi beras tidak dipercaya, implikasinya sangat jelas membuka ruang impor. Dan impor berarti mengalihkan kesejahteraan dari petani Indonesia kepada petani negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Di titik ini, pernyataan tersebut tidak lagi netral, melainkan menunjukkan keberpihakan pada pihak asing.
Siapa pun yang menolak swasembada pangan Indonesia, patut diduga mendorong arah impor. Artinya secara tidak langsung berpihak pada petani asing dan melemahkan petani dalam negeri. Dalam konteks ini, tidak berlebihan jika muncul dugaan adanya kedekatan dengan kepentingan impor atau bahkan jejaring mafia pangan yang selama ini telah ditindak, dengan 76 tersangka yang sudah diproses hukum. Jika narasi seperti ini terus disebarkan tanpa dasar, bukan tidak mungkin para penggiat pertanian akan menempuh jalur hukum karena ini berpotensi menjadi pembohongan publik.
Perlu juga diluruskan, Feri Amsari bukan profesor. Media tidak seharusnya salah mengutip atau membangun citra akademik yang tidak sesuai. Jangan sampai publik disesatkan oleh label gelar akademik karena bukan jaminan pasti memahami semua diluar bidangnya. Pertanian adalah sektor yang kompleks, yang menuntut pemahaman lapangan, produksi, hingga distribusi.
Jika ingin berbicara pertanian, maka belajarlah terlebih dahulu. Bila perlu kursus kalau sudah berat biaya dan terlalu tua. Jangan hanya bermodal S2 luar negeri, lalu merasa bisa menilai sektor yang begitu luas.
Jangan sampai kurang literasi, tetapi sudah berani menuduh bohong di ruang publik. Jika memang belum memahami, sebaiknya kembali belajar, masuk ke dunia pertanian, memahami sawah, memahami petani agar tidak terus menerus keliru dalam berbicara. Kengeyelan anda simbol terbatasnya pengetahuan.
Pada akhirnya, kesimpulan dari semua ini menjadi sangat jelas buat kita. Sikap Feri Amsari yang menolak bahkan menuduh swasembada pangan bohong adalah sikap yang melukai 115 juta petani Indonesia, patut diduga motif antek asing pro impor, berpihak pada petani asing dan pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa.
Opini Anda berpihak pada petani Thailand, Vietnam, Kamboja, dan negara lain, dan ini adalah posisi yang merugikan bangsa sendiri.
Maka tidak ada pilihan lain. Ayo petani bergerak! Satukan langkah melawan kepentingan asing. Lawan siapa pun yang melemahkan kedaulatan pangan dengan tangan-tangan bangsa kita sendiri termasuk Feri Amsari!
Arogansi seolah paham dan menantang debat di ruang publik justru tidak akan memberi simpati dari para petani lokal. Tidak menutup kemungkinan nanti penggiat pertanian berpotensi melaporkan ke kepolisian karena pernyataan anda bukti terjadinya pembohongan publik. Tunggu saja. (*)
