PEDOMANRAKYAT, PAPUA – Program cetak sawah dan pengembangan pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian di Papua terus mendapat dukungan dari masyarakat adat, petani, dan pemerintah daerah. Program yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional itu dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan hak kepemilikan lahan adat.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Pemilik Hak Ulayat (Ondoafi), Willhelmus Rollo. Menurutnya, masyarakat adat sangat menerima dan antusias terhadap program pengembangan pertanian yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian.
“Kami dari pihak pemilik hak ulayat sangat menerima dan antusias untuk membangun perekonomian rakyat pada umumnya,” ujar Willhelmus.
Ia menegaskan bahwa selama program berjalan tidak pernah terjadi perampasan lahan adat sebagaimana isu yang kerap berkembang di luar Papua. Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berlangsung secara terbuka serta saling menguntungkan.
“Kalau untuk perampasan-perampasan hak tanah dan lain sebagainya kalau di sini tidak ada. Kami tidak merasa bahwa tertindas dengan hal-hal yang tidak ini seperti daerah-daerah lain,” tegasnya.
Willhelmus menjelaskan bahwa lahan yang saat ini telah dibuka baru sekitar 100 hektare. Sementara itu, masih terdapat potensi lahan tidur yang cukup luas dan siap dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
“Ya kurang lebih 1.000 hektare masih ada lahan tidur kami. Dan kami siap menerima untuk membuka lagi itu semua,” katanya.
Dukungan terhadap program cetak sawah juga disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Papua Barat, Lodwik Anari. Ia menilai pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah pusat kini mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh Tanah Papua.
“Sekarang pemerintah perhatikan lewat pembangunan khususnya di pertanian itu sudah dilaksanakan sekarang, mulai baik dari Papua maupun Papua Barat dan setanah Papua sudah ada pembangunan yang nyata untuk masyarakat,” ujar Lodwik.
Menurut Lodwik, kebutuhan pengembangan sawah di Papua Barat masih sangat besar. Bahkan pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan areal cetak sawah kepada Kementerian Pertanian.
“Kalau kami di Papua Barat, khususnya kami butuh pembangunan pertanian, khususnya cetak sawah. Itu masyarakat butuh dan saat ini lahannya sudah siap. Ada sekitar 2 ribu hektare tambahan. Dari awalnya 3 ribu sekian, tambahan 2 ribu. Dan kita sudah laporkan dan minta ke Bapak Menteri Pertanian,” katanya.
Ia menegaskan bahwa program cetak sawah sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hanya memfasilitasi pembangunan dan pengolahan lahan, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat adat.
“Cetak sawah saya kira untuk masyarakat, untuk kehidupan masyarakat. Lahannya masyarakat punya. Kita cuma fasilitasi pembangunannya saja, untuk cetak sawahnya saja. Terus lahan dan hasilnya juga masyarakat yang menikmati,” ujarnya.
“Pemerintah tidak ambil lahan milik masyarakat. Pemerintah cuma fasilitasi dengan alat dan lain sebagainya untuk pengolahannya. Saya pikir kalau memang ini benar-benar terjadi perubahan untuk masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Lodwik, mayoritas masyarakat Papua mendukung pembangunan pertanian karena memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka sekaligus tetap menjaga keberadaan pangan lokal.
“Yang saya ikuti perkembangan di Papua, khususnya di Papua Barat, itu mereka untuk cetak sawah mendukung sekali. Mereka mendukung untuk pembangunan, untuk kehidupan masyarakat. Terus kita juga harus jaga masyarakat punya lahan, mana yang kita pakai untuk cetak sawah, mana yang tidak,” katanya.
