PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui portal resmi anti-hoaks kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat lewat webinar bertajuk Jakarta SOLID (Sadar Olah Literasi Digital), Rabu (6/5/2026).
Mengangkat tema “Hoaks, Disinformasi dan Peran Publik di Era AI”, kegiatan ini menjadi respons atas kian masifnya penyebaran informasi palsu di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Webinar yang disiarkan langsung melalui Zoom dan kanal YouTube Jakarta Lawan Hoaks ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai keynote speaker.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya di ruang digital.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini terbuka untuk umum, sekaligus memberikan e-certificate dan doorprize sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat.
Peran Masyarakat Jadi Kunci
Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, dalam sambutannya menyoroti perubahan besar yang dibawa era digital, termasuk bagaimana masyarakat dari berbagai usia kini harus beradaptasi dengan teknologi.
“Dulu tidak terbayangkan kita akan hidup di era digital seperti sekarang. Informasi begitu terbuka, lintas negara, dan mudah diakses. Namun di balik itu, kita dituntut lebih cerdas dan bijak dalam mengelola informasi,” ujar Munjirin.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran hoaks dapat berdampak nyata pada kehidupan sosial, bahkan mampu mengubah perilaku seseorang. Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi.
“Setiap apa yang kita ketik, kita bagikan, harus dipikirkan matang. Bukan hanya berdampak di dunia, tapi juga menjadi tanggung jawab moral,” tegasnya.
Literasi Digital dan Etika Bermedia
Selain membahas hoaks, Munjirin juga menyinggung pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam memberikan komentar, membuat status, maupun menyebarkan berita.
Ia mencontohkan bagaimana kemajuan teknologi juga harus diimbangi dengan kejujuran dalam pelaporan data di lapangan.
Menurutnya, manipulasi informasi melalui sistem digital dapat merusak kepercayaan publik.
