PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Bagaimana memastikan aparatur yang tepat berada pada posisi yang tepat di masa depan? Pertanyaan itulah yang menjadi titik awal Pemerintah Kota Makassar saat menggandeng Pusjar SKMP LAN RI dalam penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP).
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Kota Makassar” yang berlangsung di Hotel Rinra Makassar, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan ini diikuti sekira 100 peserta, yang mewakili seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, terdiri dari sekretaris perangkat daerah dan kepala subbagian kepegawaian.
Kepala Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN, Dr Muhammad Aswad MSi, hadir bersama Tim SKMP LAN Makassar yang beranggotakan para Analis Kebijakan.
Forum tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr A Zulkifly S.STP M.Si., dan Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Fandi Wiranto Iqbal, SSTP., M.M.
Pengembangan Kompetensi Harus Sistematis
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Makassar menghimpun data dan masukan dari seluruh perangkat daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM aparatur, serta berbagai isu strategis kepegawaian.
Informasi yang diperoleh, termasuk pemetaan kesenjangan kompetensi, akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai arah pengembangan talenta aparatur di lingkup Pemkot Makassar.
Dalam sambutannya, Kepala Pusjar SKMP LAN, Dr. Muhammad Aswad, menegaskan bahwa Human Capital Development Plan (HCDP) merupakan instrumen strategis dalam menyiapkan aparatur sipil negara yang kompetitif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Menurutnya, berbagai kajian global memprediksi Indonesia berpeluang menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.
“Jika Indonesia ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka kita membutuhkan ASN yang memiliki daya saing tinggi. ASN yang kompetitif akan melahirkan birokrasi yang profesional, dan birokrasi yang profesional akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus direncanakan secara sistematis dan berbasis kebutuhan organisasi,” ujar Dr. Muh. Aswad.
Ia menjelaskan, penyusunan HCDP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pengembangan SDM, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penerapan manajemen talenta yang saat ini menjadi agenda prioritas reformasi birokrasi nasional.
“Melalui HCDP, pemerintah daerah dapat memproyeksikan kompetensi yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan, menentukan jenis pengembangan yang harus diikuti ASN, serta memastikan setiap investasi pengembangan SDM memberikan dampak nyata terhadap kinerja organisasi. Inilah yang menjadi salah satu prasyarat penting dalam implementasi manajemen talenta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Muh. Aswad mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Makassar melalui BKPSDM, yang telah mengambil langkah strategis menyusun HCDP sebagai dasar penguatan kapasitas ASN secara berkelanjutan.
“Dokumen HCDP yang disusun hari ini diharapkan menjadi peta jalan pengembangan SDM aparatur yang mampu melahirkan ASN profesional, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya, sebagaimana dicatat Tim Humas.
Kolaborasi untuk Tata Kelola Efektif
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr. A. Zulkifly, S.STP., M.Si., mengajak seluruh peserta FGD untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kondisi riil kepegawaian di masing-masing perangkat daerah.
Dengan pendampingan Tim Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN Makassar sebagai mitra strategis, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat menyusun dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) yang sesuai kebutuhan organisasi.
“Prinsipnya adalah the right person in the right position. Saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggambarkan kondisi aktual kepegawaian. Masukan yang diperoleh akan menjadi dasar dalam merancang kebutuhan dan pengembangan SDM secara lebih terarah, sehingga pelaksanaan agenda prioritas Wali Kota Makassar dapat berjalan secara efektif dan efisien.," tuturnya, sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD.
Kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan LAN RI melalui penyusunan HCDP, menjadi langkah penting dalam menyiapkan aparatur yang mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang.
Ke depan, dokumen ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam pengelolaan talenta ASN, memperkuat budaya kinerja, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, kualitas aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan pemerintahan. Karena itu, penyusunan HCDP tentunya berbicara tentang kebutuhan kompetensi hari ini, juga kesiapan birokrasi menghadapi tantangan masa depan melalui pengelolaan talenta yang lebih sistematis.
Sebagai bagian dari transformasi LAN RI yang terus bergerak menuju Bigger, Smarter, Better, penguatan kapasitas ASN diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang lebih responsif, dan berdampak.
Seluruh ikhtiar tersebut sejalan dengan komitmen ASN Kompeten, Rakyat Sejahtera melalui birokrasi yang semakin profesional dan melayani.
Demikian Humas Pusjar SKMP LAN, Adekamwa, menginformasikan melalui rilis. (ere)
