PEDOMANRAKYAT, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar strategi kunci yang menjadi fondasi pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus menegaskan bahwa capaian tersebut dibangun melalui langkah terukur dan terbukti di lapangan.
Target swasembada pangan nasional yang semula diproyeksikan dalam waktu empat tahun berhasil dipercepat menjadi satu tahun melalui transformasi menyeluruh yang dijalankan Kementerian Pertanian.
Pada awal pemerintahan, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan mendasar, mulai dari keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi hingga sekitar 60 persen, hingga distribusi sarana produksi yang belum optimal.
Menjawab kondisi tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran yang menyasar seluruh rantai produksi pertanian, dari kebijakan hingga implementasi di lapangan.
Mentan Amran menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan dicapai melalui strategi menyeluruh dari hulu hingga hilir secara terintegrasi.
“Kenapa produksi kita tinggi? Kenapa bisa stok kita tinggi? Tidak sesederhana yang kita bayangkan,” ujar Mentan Amran, Rabu (15/4/2026).
Pertama, reformasi kebijakan dan regulasi melalui penyederhanaan ratusan aturan serta penerbitan sedikitnya 16 regulasi strategis dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat produksi dan distribusi pangan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kita perbaiki mulai dari kebijakan. Kebijakan regulasi kita perbaiki. Perpres-Inpres saja sampai hari ini sudah 16 Perpres-Inpres yang dikeluarkan sektor pangan untuk mempermudah pertanian kita seluruh Indonesia,” jelasnya.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, pemerintah memangkas 145 aturan pupuk. Proses yang sebelumnya memerlukan persetujuan hingga 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 kepala daerah kini dipangkas melalui Instruksi Presiden, sehingga distribusi pupuk dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan diteruskan ke petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Kedua, reformasi tata kelola pupuk dengan meningkatkan alokasi hingga 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, serta memperluas akses petani melalui penggunaan KTP dan penyederhanaan distribusi.
“Contoh pupuk, turun 20 persen. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Yang kedua, volumenya kita tambah,” ungkapnya.
Ketiga, realokasi anggaran sebesar Rp3,8 triliun dari belanja non-prioritas ke sektor produktif seperti irigasi, benih unggul, pompanisasi, dan alat mesin pertanian.
“Kita efisiensi melalui refocusing anggaran. Contoh refocusing, biaya perjalanan dinas, biaya hotel, biaya rehab kantor yang tidak penting, kami cabut, kita dorong anggaran itu ke sektor yang produktif,” tegasnya.
Keempat, intensifikasi pertanian melalui penggunaan benih unggul, pemupukan tepat waktu, serta pompanisasi yang menjangkau sekitar 500 ribu hektare lahan tadah hujan dan meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali tanam.
“Berarti produksi meningkat kan? Lalu benih unggul. Produktivitasnya 9 ton, sampai 10 ton. Minimal 8 ton, kita belikan benih dan bagikan secara gratis,” ujarnya.
Selain itu, optimalisasi lahan rawa juga dilakukan pada sekitar 800 ribu hektare, sehingga total peningkatan luas tanam dari program intensifikasi mencapai sekitar 1,3 juta hektare.
