PEDOMANRAKYAT, LUWU UTARA – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya dinilai menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang selama ini dinilai timpang.
Ketua Umum PP HAM LUTIM Batara Guru menegaskan, ketimpangan pembangunan yang dialami wilayah Luwu Raya merupakan konsekuensi dari minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, meski daerah ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian provinsi. “Luwu Raya menyumbang sekitar 40 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel, tetapi pembangunan justru tertinggal,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Ia memaparkan, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Luwu Raya pada tahun anggaran 2025 mencapai sekitar Rp5–6 triliun. Angka ini mendekati APBD Pokok Provinsi Sulawesi Selatan 2025 sebesar Rp9,378 triliun, serta APBD Perubahan yang berkisar Rp10,4 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan kapasitas fiskal Luwu Raya yang dinilai layak untuk berdiri sebagai provinsi.
Menurut Batara Guru, meski memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertambangan, pertanian, hingga budaya, Luwu Raya kerap diposisikan sekadar sebagai lumbung pendapatan. Sementara akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih tertinggal dibanding wilayah lain di Sulawesi Selatan.
“Pemerintah provinsi terkesan fokus membangun daerah lain, sementara Luwu Raya dibiarkan berjalan sendiri. Potensi besar ini tidak dikelola secara adil dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai, pembentukan Provinsi Luwu Raya akan memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap elite politik, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Karena itu, ia mendorong adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan pemekaran secara konsisten dan total, bukan setengah-setengah.
