Program pompanisasi telah memperluas layanan air hingga setara sekitar 2,8 juta hektare lahan, memberikan kontribusi tambahan sekitar 4 hingga 5 juta ton beras. Optimalisasi lahan rawa meningkatkan indeks tanam dan menghasilkan tambahan sekitar 1,5 hingga 2,5 juta ton. Sementara program cetak sawah baru seluas 250 ribu hektare dengan potensi dua kali tanam menyumbang sekitar 1,3 hingga 1,6 juta ton beras.
Di sisi hulu, pemerintah juga melakukan koreksi besar terhadap kebijakan pupuk. Kuota pupuk subsidi dikembalikan menjadi 9,55 juta ton, sesuai kebutuhan riil petani. Mekanisme penebusan dipermudah cukup menggunakan KTP, tanpa prosedur berbelit. Bahkan harga pupuk subsidi diturunkan hingga sekitar 20 persen, secara langsung menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya tahan petani.
Modernisasi pertanian juga dipercepat melalui penyaluran alsintan dalam jumlah besar. Ribuan unit alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor, pompa air, hingga combine harvester, telah didistribusikan ke berbagai daerah. Dampaknya sangat nyata terhadap sektor pertanian: efisiensi meningkat, kehilangan hasil menurun, dan percepatan tanam-panen semakin optimal.
Penggunaan bibit unggul juga menjadi faktor kunci, mendorong produktivitas per hektare meningkat signifikan dan memperkuat basis produksi nasional.
Di saat yang sama, negara juga tidak tinggal diam terhadap praktik mafia pangan. Sebanyak 76 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus. Penindakan ini bukan retorika, tetapi langkah konkret.
Pengungkapan kasus di lapangan memperlihatkan pola yang sistematis. Di Tanjung Balai Karimun diamankan sekitar 1.000 ton beras ilegal, di Batam 40,4 ton, dan di Semarang 133,5 ton bawang bombay ilegal. Kasus serupa juga terdeteksi di Sabang dan Surabaya, menunjukkan adanya jaringan distribusi ilegal yang terorganisir.
“Sudah 76 orang tersangka. Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia pangan,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Prof. Hasil Sembiring menegaskan bahwa narasi yang melemahkan capaian produksi nasional tidak bisa lagi dianggap sebagai kritik biasa.
Dalam situasi produksi meningkat, surplus tercapai, stok tertinggi dalam sejarah, serta pengakuan internasional yang kuat, tuduhan bahwa swasembada adalah kebohongan justru bertentangan dengan fakta.
“Ini bukan kritik. Ini propaganda yang berpotensi menguntungkan mafia pangan.”
Pada akhirnya, fakta tidak bisa dibantah. Produksi naik signifikan, intervensi nyata bekerja dari hulu hingga hilir, petani diperkuat, dan penegakan hukum berjalan. Dalam kondisi seperti ini, setiap narasi yang bertentangan dengan data bukan hanya tidak berdasar, tetapi patut dipertanyakan motif di baliknya. (*)
