Sementara Ketua Pansus DPRD Toraja Utara, Harun Rantelembang menjelaskan, sebelum keluar rekomendasi dewan paripurna penetapan hasil pembahasan LKPJ 2022 Bupati dan Wakil Bupati hadir. Tentu sangat aneh dan kemudian ada protes dengan menggerakkan massa.
Kata Harun, program Bupati Ombas yang didukung dewan yaitu lomba paduan suara dan sepak bola bupati cup, dan program itu harusnya dianggarkan dalam APBD, namun yang terjadi program itu dibebani ke Kurah dan Lembang.
Hal ini terlalu berat beban Lurah, Lembang, dan Camat sebab anggaran perkegiatan tersebut ditanggung lembang Rp 5 juta, dengan estimasi total anggaran kurang lebih Rp 100 juta.
“Anggota dewan tidak alergi dengan paduan suara dan bupati cup, bahkan pernah saya ketua paduan suara dari Kecamatan Sopai. Kalau bisa program itu dapat dianggarkan sehingga kegiatan bupati cup tidak bebani dana BOS dan anggaran Lembang,” harap Harun.
Selain itu, DPRD itu dipilih oleh rakyat sebagai perwakilan rakyat untuk menyuarakan suara rakyat dan menjalankan aturan UU, diantaranya melakukan pengawasan fungsi kontrol terhadap pemerintahan yang berjalan.
“Salah satu tugas DPRD menegur dan mengingatkan seorang bupati kalau ada yang keliru memberikan saran dan masukan untuk diperbaiki sebelum terjadi kesalahan yang lebih besar dan bersentuhan dengan hukum,” kunci Harun Rantelembang yang juga Ketua Fraksi Nasdem. (man)
