Menanggapi aspirasi tersebut, Arifin Majid langsung menyatakan dukungannya dan berjanji akan memprioritaskan usulan tersebut karena dinilai berkaitan dengan pembinaan moral dan kegiatan sosial keagamaan masyarakat.
“Usulan ini sangat baik karena mendukung kegiatan keagamaan yang menjadi pondasi karakter masyarakat. Saya catat khusus permintaan kursi untuk Majelis Taklim ini. Nanti kami akan mencari jalur penganggaran yang tepat, baik melalui program pemberdayaan masyarakat maupun bantuan sosial agar permintaan ini bisa segera terpenuhi. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan supaya data kebutuhannya jelas,” tegasnya.
Selain itu, isu yang cukup menyita perhatian warga dalam reses tersebut datang dari kalangan orang tua murid dan pemerhati pendidikan. Mereka mempertanyakan kejelasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya ramai disosialisasikan, namun hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh siswa Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Mamajang.
Warga berharap pemerintah dapat memberikan kepastian terkait realisasi program tersebut, mengingat program itu dinilai sangat membantu kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, keluhan bernada kritik keras juga disampaikan oleh perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL). Mereka mengungkapkan keresahan terkait dugaan adanya pungutan biaya yang dinilai tidak wajar terhadap para pedagang di wilayah Kecamatan Mariso oleh oknum yang mengatasnamakan pihak kecamatan.
Keluhan tersebut sontak menjadi perhatian peserta reses. Warga meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti dan tidak ada lagi praktik-praktik yang memberatkan masyarakat kecil, khususnya para pedagang yang menggantungkan hidup dari usaha harian mereka.
Menanggapi hal tersebut, Arifin Majid menegaskan bahwa setiap bentuk pungutan yang tidak memiliki dasar aturan jelas harus dievaluasi. Ia berjanji akan menelusuri persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti laporan ini dan meminta penjelasan dari pihak terkait. Jangan sampai ada masyarakat kecil yang merasa terbebani oleh pungutan yang tidak sesuai aturan,” katanya.
Kegiatan reses berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme hingga selesai. Melalui reses titik keempat ini, Arifin Majid kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat guna mendengar langsung berbagai persoalan warga serta memperjuangkan aspirasi mereka di DPRD Kota Makassar. (And)
