Pemerintah, kata Zulhas, akan terus memperkuat sektor pangan dengan membuka lahan sawah baru seluas 400 ribu hektare pada tahun 2026 serta mempercepat riset benih unggul nasional.
“Kita perlu varietas baru, benih unggul baru. Vietnam bisa 10 ton per hektare, kita masih 5–6 ton. Ini tantangan kita ke depan. Presiden sudah menugaskan Kementerian Pertanian untuk memperkuat penelitian dan pengembangan benih,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor yang terbangun dalam pemerintahan saat ini merupakan kunci percepatan pembangunan pangan nasional. Sejumlah proyek besar yang biasanya membutuhkan waktu hingga satu dekade, kini bisa rampung dalam hitungan bulan berkat koordinasi yang efektif antara kementerian, pemerintah daerah, dan aparat.
“Contohnya di Wanam, Papua. Pekerjaan yang biasanya 10 tahun, bisa selesai hanya dalam satu bulan. Itu karena semua bergerak, Kemenhub, Kementan, Kemenhut, Kemendagri, DPRD, hingga TNI-Polri. Inilah hasil kerja sama nyata untuk kedaulatan pangan,” jelasnya.
Zulhas kembali menegaskan bahwa capaian di sektor pangan dan pertanian bukan sekadar prestasi birokrasi, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen bangsa, termasuk dari petani, nelayan, pedagang, akademisi, hingga media.
“Alhamdulillah, kita sudah di jalur yang benar. Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada pangan. Dengan kerja keras, sinergi, dan kepemimpinan yang kuat, Indonesia akan benar-benar berdaulat di bidang pangan,” pungkasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan apresiasi besar kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman atas kerja keras dan capaian luar biasa sektor pertanian selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
“Tahun lalu kita masih impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sekarang, tahun 2025, nol. Tidak ada impor. Stok di Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ini artinya kita sudah swasembada,” tegas Zulhas. (*)
