Menurutnya, kesiapsiagaan harus dimulai dari tingkat kelurahan melalui patroli terpadu serta program pencegahan pembakaran lahan berbasis insentif bagi masyarakat.
Koordinator PFI Chapter Makassar, Amir, juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor filantropi dalam menghadapi ancaman krisis iklim.
“Kolaborasi strategis antara pemerintah, LSM, dan lembaga zakat akan mempercepat mobilisasi sumber daya. Dengan mengintegrasikan keahlian teknis dan dana sosial, kita bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada bekerja sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam sesi diskusi, Direktur Eksekutif HFI, Widowati, memaparkan sejumlah program prioritas pra-bencana yang menjadi fokus aksi di lapangan. Program tersebut mencakup pembangunan sumur resapan, instalasi panen air hujan, hingga teknologi desalinasi air payau di wilayah pesisir.
Selain itu, gerakan “No Burning” serta pemetaan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak juga menjadi perhatian utama agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
Melalui forum ini, seluruh pihak yang terlibat sepakat memperkuat tata kelola yang transparan dan sistem pelaporan yang efisien guna mendukung gerakan “Sulsel Tangguh 2026”.
Diharapkan, kolaborasi tersebut mampu meminimalisir dampak sosial dan ekonomi akibat kekeringan yang berpotensi melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. (Ardhy M Basir)
