Langkah ini terbukti mempercepat layanan masyarakat. Selain TTE, akun pengguna Srikandi di Sulsel melonjak dari 300-an menjadi 7.288 akun, mencakup penandatangan elektronik, operator, hingga admin pembuat user. Sepanjang November 2024, tercatat 103.515 transaksi surat digital, angka yang mustahil dicapai tanpa digitalisasi.
Dampak Nyata untuk Pelayanan Publik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, menyebut, digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi potensi korupsi dan pungutan liar.
“Jika dulu masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan surat, kini hanya hitungan menit atau jam,” ungkapnya.
Transformasi juga menjangkau sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, mengatakan, kepala sekolah SMA/SMK/SLB kini menggunakan TTE untuk berbagai keperluan administrasi.
“Misalnya, lulusan SMA yang membutuhkan surat keterangan cukup meminta kepala sekolah untuk tanda tangan melalui Srikandi, kapan saja dan di mana saja,” jelasnya.
Upaya Prof Zudan ini tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
“Digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk akselerasi pelayanan masyarakat,” tegas Andi Bakti.
Enam bulan transformasi ini menjadi pijakan awal menuju pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif, membawa Sulsel menjadi pelopor tata kelola digital di Indonesia.(Hdr)
