Dia menyebut ada beberapa poin tuntutan AMPTU salah sasaran. Sebenarnya ke eksekutif, tetapi biarlah ditampung kemudian dibicarakan dengan dinas terkait, baik di komisi dan atau paripurna.
Sementara stafsus Bupati Toraja Utara Bidang Pendidikan yang ikut diundang atas permintaannya dalam rapat interpelasi terkait mutasi guru dan kepala sekolah tidak diberikan waktu menjelaskan karena anggota DPRD Samuel Matasak tidak menyetujui.
Alasan Samuel Matasak adalah lembaga DPRD bukan tempatnya memberikan penjelasan. Seharusnya dia sampaikan ke Bupati sebagai Stafsus.
Tokoh muda Toraja Utara, Anto Palimbong di sela-sela demo mengatakan, tuntutan AMPTU kepada lembaga DPRD itu salah sasaran harusnya mereka demo dan pertanyakan ke Bupati, bukan ke DPRD.
“Peserta demo juga terindikasi banyak ASN, TKD, dan kepala lembang,” kata Anto.
Wartawan media melaporkan, sebelum massa bergerak menuju DPRD, simpatisan AMPTU dikumpul di Lapangan Bakti Rantepao.
Beberapa di antaranya dikenal bekerja sebagai ASN, Camat, Kepala Lembang, Stafsus, dan tenaga TKD.
Massa yang hadir per kecamatan dikoordinir oleh oknum tertentu, ada yang bagi spanduk dan yang absen siapa saja yang hadir. Demo itu terkesan ditunggangi oleh kepentingan.
Bahkan salah seorang pendemo keceplos kepada wartawan, kami disuruh ikut saja ke Rantepao dan tidak tau kalau ikut demo (pri-ainul).
