PEDOMANRAKYAT, RANTEPAO –Ratusan warga dan loyalitas Bupati Toraja Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPTU), Rabu (20/4/2022) melakukan demo di Gedung DPRD Toraja Utara.
Demo yang melibatkan ASN dan staf khusus (Stafsus) Bupati Yohanis Bassang serta beberapa Kepala Lembang itu mengajukan tujuh tuntutan ke anggota dewan.
Selain mempersoalkan Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) untuk pegawai Pemkab Toraja Utara yang hanya dibayarkan 9 bulan (seharusnya 12 bulan) pada tahun 2020, massa juga menuntut DPRD agar pembayaran honor aparatur lembang triwulan IV tahun 2020 dibayarkan oleh APBD Lembang selama 3 bulan.
Mereka juga mendesak DPRD dan Pemda Toraja Utara agar gaji tenaga kontrak daerah (TKD) yang belum dibayarkan tahun 2021, segera diselesaikan.
Juru bicara AMPTU yang bertindak sebagai korlap, Stev Raru, menyoroti hak interpelasi dewan kepada Bupati Yohanis Bassang (Ombas).
Menurut Stev Raru, DPRD tidak berlaku adil, sebab pemerintahan periode lalu, banyak juga kekeliruan dilakukan kenapa tidak diinterpelasi. Salah satunya adalah pergantian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil penuh polemik sehingga masyarakat tidak terlayani selama tujuh bulan.
“Kami menuntut kiranya fungsi pengawasan DPRD Toraja Utara lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, pengawasan mesti dilakukan secara menyeluruh,” kata Stev.
Tuntutan kami dari AMPTU, lanjut Stev, pihak dewan segera tindaklanjuti desakan ini ke eksekutif, seperti poin 1 tentang pembayaran TPP para PNS. Beitu pula poin 2 pembayaran honor aparatur lembang, dan poin 3 pembayaran gaji tenaga kontrak daerah.
Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama’ mengatakan, aspirasi pengunjuk rasa menjadi catatan dan segera dibicarakan dengan eksekutif atau pemerintah daerah.
Dia menyebut ada beberapa poin tuntutan AMPTU salah sasaran. Sebenarnya ke eksekutif, tetapi biarlah ditampung kemudian dibicarakan dengan dinas terkait, baik di komisi dan atau paripurna.
Sementara stafsus Bupati Toraja Utara Bidang Pendidikan yang ikut diundang atas permintaannya dalam rapat interpelasi terkait mutasi guru dan kepala sekolah tidak diberikan waktu menjelaskan karena anggota DPRD Samuel Matasak tidak menyetujui.
Alasan Samuel Matasak adalah lembaga DPRD bukan tempatnya memberikan penjelasan. Seharusnya dia sampaikan ke Bupati sebagai Stafsus.
Tokoh muda Toraja Utara, Anto Palimbong di sela-sela demo mengatakan, tuntutan AMPTU kepada lembaga DPRD itu salah sasaran harusnya mereka demo dan pertanyakan ke Bupati, bukan ke DPRD.
“Peserta demo juga terindikasi banyak ASN, TKD, dan kepala lembang,” kata Anto.
Wartawan media melaporkan, sebelum massa bergerak menuju DPRD, simpatisan AMPTU dikumpul di Lapangan Bakti Rantepao.
Beberapa di antaranya dikenal bekerja sebagai ASN, Camat, Kepala Lembang, Stafsus, dan tenaga TKD.
Massa yang hadir per kecamatan dikoordinir oleh oknum tertentu, ada yang bagi spanduk dan yang absen siapa saja yang hadir. Demo itu terkesan ditunggangi oleh kepentingan.
Bahkan salah seorang pendemo keceplos kepada wartawan, kami disuruh ikut saja ke Rantepao dan tidak tau kalau ikut demo (pri-ainul).
