PEDOMANRAKYAT, MAMUJU -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan Wakilnya akan berakhir masa jabatannya Mei mendatang, setelah keduanya melepas jabatan akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah definitif di Sulbar. Pilkada Sulbar baru akan digelar 2024.
Untuk mengisi kekosongan tersebut nantinya, akan ditunjuk seorang Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur atau Penjabat (Pj) Gubernur di Provinsi Sulawesi Barat.
Kriteria seorang Penjabat Gubernur Tertuang dalam UU No.10 tahun 2016, yang mengatur pemilihan kepala daerah serentak, salah satunya Penjabat Gubernur pengganti tersebut harus memahami, mengetahui cara pemerintahan berjalan, sehingga proses pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan pelayanan publik tetap berjalan sampai ada pejabat Gubernur definitif.
Berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulbar dan Wakil Mei nanti, sejumlah pihak pun mulai memunculkan nama- nama calon atau kandidat yang untuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Abdul Rahim S,Ag MH, berpendapat, sebaiknya yang mengisi kekosongan kepemimpinan Sulbar adalah orang yang memahami seluruh persoalan yang ada di Sulbar.
Dengan demikian keberlanjutan pemerintahan akan mudah dijalankan.
Menurutnya Sekda Provinsi Sulbar, Dr. Idris DP, M,Si, yang sarat pengalaman, kapasitas, integritas, loyalitas, dan semangat pengabdian untuk kemajuan tanah Mandar (Provinsi Sulawesi Barat, red) dinilai tepat menjadi PLT Gubernur Sulbar.
"Saya pribadi melihat, Sekda Provinsi Sulbar, Dr. Idris DP, M,Si, sosok paling tepat mengisi kekosongan Kepemimpinan Sulbar" ujarnya.
"Pak Idris mengerti dan memahami persoalan pemerintahan di Sulbar," ujar Rahim kepada media. Legislator Sulbar ini berharap agar Presiden benar-benar mempertimbangkan terkait PLT Gubernur Sulbar, mengingat masa kurang lebih 3 tahun ke depan, sangat membutuhkan sosok yang mumpuni.
Faktor kecerdasan tentu ralatif dan dirinya yakin karena para kendidat adalah Eselon 1, tetapi penguasaan seluruh permasalahan elementer dan tantangan yang harus dihadapi daerah ini, kini dan ke depan.
Mutlak figur yang bisa konsentrasi tingkat tinggi dalam memastikan sustainabilitas (keberlanjutan, red) kebijakan pembangunan daerah ke depan, kata Politisi Muda ini di Mamuju, Minggu, (24/04/2022).
Kendati posisi Gubernur tidak bisa sepenuhnya lepas dari kepentingan politik, namun tetap diperlukan partisipasi publik untuk menjaga perannya tetap berada di koridor yang dipenuhi tugas-tugas melayani rakyat.
"Kita berharap agar Posisi PLT Gubernur Sulbar tidak dilakukan lewat mekanisme Beli Kucing Dalam Karung," tutupnya.(*Hdr)
