PEDOMANRAKYAT, MAKALE - Belum tersedianya lahan parkir di obyek wisata (Obwis) hutan pinus Buntu Datu kini dipersoalkan lantaran dinilai mengganggu arus lalulintas, sebab kerap pengunjung memanfaatkan sisi kiri-kanan jalan untuk memarkir kendaraan sehingga ditengarai menyebabkan kemacetan arus lalulintas.
Kondisi dan fenomena yang terjadi di obwis hutan pinus Buntu Datu ini akhirnya membuat pihak pengelola angkat bicara.
Nedi Kristian, Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lembang Buntu Datu mengatakan kepada media ini, Jumat (06/05/2022), belum tersedianya lahan parkir bagi pengunjung sudah dipikirkan pengelola mengenai solusinya.
"Benar untuk sementara parkir kendaraan pengunjung masih memanfaatkan pinggir jalan, namun belum sampai membuat macet total," katanya.
Pengelola selama musim liburan menurunkan 3-5 orang mengatur parkir kendaraan pengunjung sehingga arus lalulintas tetap lancar.
"Kedepannya, pengelola akan menyiapkan lahan parkir yang memadai sebab kawasan hutan pinus masih luas. Hanya saja perlu mendapat restu dari KPH Saddang 1 Tana Toraja sebab pada prinsipnya pengelolaan perhutanan sosial tidak boleh merubah fungsi kawasan hutan," terang Nedi.
Pengelola berjanji akan menyiapkan lokasi parkir, apalagi areal kawasan hutan pinus Buntu Datu masih luas. Memang terasa dihari libur pasca Idul Fitri lonjakan pengunjung sesaki hutan pinus sehingga cukup padat mencapai ribuan orang setiap hari.
Nedi tidak menimpali terasa perbaikan ekonomi warga setelah hutan pinus Buntu Datu dikelola Bumdes. "Hadirnya BUM Desa Buntu Datu berorientasi kepemilikan bersama pemerintah desa dan masyarakat, memberikan manfaat ekonomi secara luas," ujar Nedi.
Ditambahkan Kepala Lembang Buntu Datu, Dahlan Udding, pengawas Bumdes Karya Bersama Hutan Pinus sementara pembenahan lahan parkir representatif dengan kapasitas memadai mengurai kemacetan kerap terjadi saat pengunjung membludak.
Sebelumnya Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, salut dan apresiasi Bumdes Buntu Datu kelola dan manfaatkan potensi wisata di wilayahnya untuk wujudkan desa mandiri.
"Kita berharap Desa (Lembang) lainnya di Tana Toraja juga berkreasi memanfaatkan kawasan hutan sosial. Meski demikian, pengembangan destinasi wisata di tingkat Lembang, badan usaha desa hendaknya diaktifkan kelola potensi wisata diwilayahnya. Seperti Lembang Buntu Datu, telah kelola obwis hutan pinus hasilkan pendapatan puluhan juta perbulan. Bahkan pendapatan bisa tumbuh lebih besar hingga ratusan juta jika obwis dikembangkan menjadi kawasan wisata pedesaan," jelas Theo.
Menurut Theo, pengelolaan hutan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.
Untuk itu pemerintah menyiapkan program memastikan bahwa sarana pengentasan kemiskinan masyarakat khususnya disekitar hutan dapat dilakukan dengan model menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan kesetaraan dan pelestarian lingkungan, dikenal dengan nama Program Perhutanan sosial.
Theo tidak menampik kalau program Perhutanan Sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. (ainul)
