PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menjadi narasumber dalam acara Focus Grup Discussion “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir”, Senin 13 Juni 2022.
“Acara ini merupakan kolaborasi antara Kantor Staf Presiden, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dan Institut Pertanian Bogor, yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” ungkap Teguh.
Dijelaskan oleh Teguh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan kelautan dan perikanan bersifat konkuren, dimana kewenangannya dibagi antara pusat dan daerah. Lebih lanjut, disampaikan bahwa daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola ruang laut sampai dengan 12 mil, termasuk kaitannya dengan pengawasan pengelolaan ruang laut.
“Terkait dengan pengelolaan ini, banyak hal yang harus diturunkan dalam bentuk NSPK yang harus clear dulu pembahasananya dengan Kementerian/Lembaga terkait sebelum disampaikan untuk diimplementasikan oleh Daerah,” tukas Teguh.
Lebih lanjut dalam penjelasannya, Teguh menjelaskan, berdasarkan hasil rekapitulasi RKPD Tahun 2022, penganggaran untuk kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat kecil yaitu sebesar 3% saja dari total anggaran untuk urusan bidang kelautan dan perikanan.
