PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR -- Saat ini, Parpol-parpol tengah ramai melakukan pendaftaran di KPU, Partai Beringin Karya (Berkarya) yang selama ini dianggap dualisme justru mendapat SK Kemenkumham Nomor M.HH-09.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Berkarya dan SK Kemenkumham Nomor M.HH-16.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025.
Kedua SK tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 01 Agustus 2022, dengan terbitnya SK baru tersebut maka SK 16 dan 17 di bekukan, seperti di kutip dari Warta News.
Surat keputusan diambil langsung Ketua Umum Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR, bersama Wakil Ketua Umum / Ketua Bappilu Partai Berkarya, Dr. Irmanjaya Thaher, SH, MH, menyambangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Usai menerima SK, malamnya dilaksanakan Rapat Pleno DPP. Hasil rapat DPP memberhentikan Sekretaris Jenderal (Sekjend) Badaruddin Andi Picunang, sesuai surat pengundurannya sebagai sekjend karena masalah kesehatan.
Seperti yang dikatakan Ketum DPP dan Ketua Bappilu, optimis perubahan besar untuk Partai Berkarya kedepan. Partai Berkarya bersama dengan masyarakat luas berperan mewujudkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, aman dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan SK Kemenkumham Nomor M.HH-09.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020 - 2025, Sekretaris Wilayah DPW Partai Berkarya Sulsel yang juga Sekretaris DPP BAPPILU, Ferdi M. Andi Lolo saat dikonfirmasi, membenarkan kabar baik tersebut.
“Dengan adanya SK ini maka Musyawarah Nasional (Munas) akan dilaksanakan kembali untuk menyusun kepengurusan baru, termasuk Kepungurusan DPW Sulsel,”kata Ferdi yang masih stay di Kantor DPP Partai Berkarya. (rk)
