Desa Balangdatu secara geografis mempunyai wilayah pertanian, masyarakat juga mengusulkan bantuan pertanian diantaranya pupuk dan alsintan serta kebutuhan pertanian lainnya. Hal lain, masyarakat mengharapkan pemerintah provinsi dapat memberi perhatian terhadap infrastruktur desa, utamanya jalan penghubung desa dan jalan setapak. Harapan itu agar interkoneksitas sebagai jalan penghubung antar desa.
Salah satu tokoh masyarakat di Desa Balangdatu Dg, Mile mengatakan, selama ini masyarakat di pulau diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Nyaris tidak pernah tersentuh pembangunan khususnya pendidikan dan infrastruktur jalan maupun penerangan listrik masyarakat di Kepulauan Tanakeke belum dapat menikmati listrik 24 jam.
Lebih jauh Rangga mengatakan dari serangkaian hasil reses secara kolektif akan menjadi referensi dan informasi penting untuk diproses. Acuan tersebut menjadi mekanisme dalam pembahasan perencanaan anggaran bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Reses ini sebagai wadah untuk menampung aspirasi yang kemudian akan diperjuangkan menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam pembahasaan perubahan APBD pokok 2023 dan APBD pokok 2024,”pungkas Rangga. (*/rk)
