PEDOMANRAKYAT, SINJAI -- Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 secara Zoom Meeting.
Rapat ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai Andi Adeha Syamsuri di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Selasa (21/3/2023).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Investasi Ikmal Lukman, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Kepala LKPP RI Dr Hendrar Prihadi dan Kepala BPKP RI Dr. Muhammad Yusuf Ateh.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan adanya hubungan kepala daerah, stakeholder beserta instansi terkait yang sejalan dan seiring dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi.
Pelaksanaan sejalan dan seiring dalam pemberantasan korupsi di daerah tersebut, lanjut Didik dapat dilakukan dengan minimal pada 8 area, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisais Pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola Keuangan desa.
Dalam kesempatan itu seluruh Kepala Daerah membacakan ikrar komitmen dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Menanggapi hal tersebut Bupati ASA menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Sinjai akan melakukan upaya upaya pencegahan korupsi yang terdiri dari 8 area tersebut melalui program MCP.
Karena sambung ASA, program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Sinjai merupakan tanggungjawab bersama, untuk tercapainya good governance, akuntabilitas dan birokrasi melayani.
Selain itu, pihanyak terus mendorong peningkatan peran Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (adz)
