“Itu memang instruksi dari Mabes Polri, yang menyampaikan, Polisi adalah milik masyarakat, dan pemerintah daerah adalah pusat kegiatan upacara di seluruh Indonesia,” ucapnya.
“Baik Polres dilakukan di Kabupaten, Polda di kantor Gubernur, Mabes Polri dilakukan di Gelora Bung Karno. Ini mengandung makna, kita harus menyatu dengan masyarakat. Karena Polri milik masyarakat,” sahut Inspektur Jenderal Polisi itu.
Saat ditanya terkait potensi kerawanan pada pemilu 2024 mendatang, Irjen Setyo mengungkapkan, sejauh ini masih terbilang dinamis, mengingat para bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang memperebutkan kursi masih belum ditetapkan (menjadi caleg, red).
“Hal tersebut dinamis, ini belum ditentukan siapa calon-calonnya, ini juga akan berpengaruh pada dinamika kerawanan di tingkat daerah,” sambungnya.
Meski demikian, Irjen Setyo mengaku pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan pemilu lebih awal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi didalam pelaksanaannya nanti.
“Ini kan sudah berjalan, setiap hari kita evaluasi, kita kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk bersama-sama mengatasi potensi yang tidak diinginkan harus dihindarkan,” tandas Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso tersenyum.
Tampak terpantau oleh media ini, setelah upacara perayaan HUT Bhayangkara Ke-77 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, para hadirin dihibur dengan pagelaran Tari Kolosal dan Tarian 4 (empat) etnis.
Dilanjutkan dengan sesi photo bersama Kapolda Sulsel dengan unsur Forkopimda, TNI, dan seluruh jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulawesi Selatan.(Hdr)
