PEDOMAN RAKYAT - MAKASSAR. Memasuki tahun politik 2024, bisa dijadikan momentum untuk mengevaluasi kembali proses demokrasi di Indonesia. Terutama terkait proses pemilihan kepala daerah ( Pilkada ), baik Pilgub, Pilwali atau Pilbud.
Pasalnya, sejak tahun 2015, kita dikejutkan dengan fenomena kotak kosong atau kolom kosong yang kian marak di ajang Pilkada.
Kotak kosong, bukan berarti kotak suaranya kosong, melainkan calon tunggal yang tidak memiliki rival, sehingga di surat suara posisi rival dinyatakan dalam bentuk kotak kosong.
Fenomena kotak kosong atau kolom kosong ini terjadi karena calon tunggal sangat populer atau " memborong " tiket parpol sehingga tidak ada kesempatan kandidat lain.
Ajiep Padindang, anggota DPD RI asal Sulsel mengatakan " Kolom Kosong atau kotak kosong bukan barang haram dan sah sah saja menurut aturan KPU, tapi bukan contoh demokrasi yang baik dan merupakan kemunduran demokrasi.
Padahal di era reformasi diharapkan akan banyak muncul figur figur merakyat dari partai politik yang bisa memimpin daerah lebih baik.
Hal ini dikatakan Ajiep Padindang ketika menggelar Dialog bertemakan " Ngobrol Politik 2024 " di Cafe Kanre Jawa, Rabu 31/07/2024.
Kotak kosong atau kolom kosong muncul pertama kali tahun 2015. Sejak itu, secara konstitusional Mahkamah Konstitusi mengatur calon tunggal melawan kotak kosong di kontestasi Pilkada.
Dalam perjalanannya fenomena kotak kosong terus meningkat. Tahun 2015 ada tiga daerah, Tahun 2017 ada sembilan daerah, Tahun 2018 meningkat menjadi 16 daerah dan di tahun 2020 ada 25 kota/kabupaten yang kandidatnya rata rata didominasi dari calon petahana yang memiliki kekuatan finansial.
Kotak kosong menjadi alat menjaga status quo kekuasaan dengan cara memastikan tidak ada pasangan kandidat lain sebagai pesaing yang serius.
" Kemunculan kota kosong di Pilkada jelas menurunkan kualitas demokrasi, menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan memperkuat oligarki politik " ujar Ajiep.
Untuk mencegah munculnya kotak kosong di Pilkada Sulsel 2024, mendorong para ketua untuk mengusung kadernya untuk ikut bertarung.
Ajiep Padindang yang juga politisi Partai Golkar, jika Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di Sulsel, harusnya tidak ikut-ikutan dalam wacana kotak kosong atau kolom kosong dengan tidak mengusung kadernya di Pilgub. Padahal , partai berlambang pohon beringin ( dengan tidak menyebut nama ) memiliki banyak kader potensial untuk dicalonkan.
Kalau kolom kosong atau kotak kosong betul terjadi bukan hanya sekedar wacana di Pilgub Sulsel, maka itu akan mematikan kehidupan demokrasi dan menjadi bencana. Karena, ketika pemilihan Walikota Makassar yang lalu dimenangkan oleh kotak kosong.
Ajiep mengatakan, di era orde baru saja tidak mengenal adanya calon tunggal kepala daerah. Senantiasa dihindari dengan mencari figur calon pemimpin dari partai lain.
" Untuk menghindari adanya kotak kosong, sebaiknya para pimpinan parpol mengusung kader terbaiknya. Dan, perlu mengubah undang undang pemilu dengan menghilangkan ambang batas 20 persen kursi parpol yang bisa mengusung calon " harap Ajiep.
Dikatakan, dari hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, hingga Juli ini, masih ada sekitar 50 persen daerah kota/kabupaten yang belum membayar atau melunasi insentif para petugas pemilu presiden akibat kurangan ya anggaran. Jika anggaran untuk Pilkada dan Pilgub serentak mengalami hal serupa, maka dipastikan akan menghambat proses kinerja dari para petugas Pilkada dan Pilgub serentak di Sulsel tahun 2024. ( ab )
