PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Wajo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, di Mercure Makassar Nexa Pettarani, Jalan A. P. Pettarani No. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (10/09/2024) sekira pukul 14.00 Wita.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Ir Armayani MSi mengatakan, peserta dari kegiatan ini terdiri dari Kasubag Perencanaan OPD dan Kecamatan.
"Jadi, hari ini angkatan pertama. Besok angkatan kedua terdiri dari Kecamatan digabung dengan OPD," jelasnya.
Tujuan digelarnya acara ini adalah untuk mengedukasi para peserta dalam hal melakukan penyusunan anggaran. "Terus terang, peserta inilah yang akan menentukan kualitas APBD kedepan. Ketika perencanaan anggaran itu dari awal sudah bagus alias matang, berarti tunggu saja, itu merupakan 50 persen keberhasilan," terang Armayani.
Lanjutnya, ketika perencanaan itu dari awalnya tidak bagus, maka jangan harap kualitasnya akan baik, karena sedari awal sudah tidak beres.
Selain itu, Pemkab Wajo menghadirkan evaluator dari Provinsi karena biar bagaimana pun mereka yang akan mengevaluasi APBD setiap tahunnya.
"Nah, evaluator tersebut telah hadir di tempat ini untuk melaksanakan tugas-tugas evaluasi tersebut," katanya.
Armayani pun berharap, agar seluruh peserta ini selama satu hari ini hingga malam nanti agar tetap fokus berkegiatan, lalu besoknya angkatan kedua yang masuk.
"Setelah FGD ini, saya menginginkan APBD Kabupaten Wajo semakin bagus lagi kedepannya," cetusnya.
Sedangkan PAD alias Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo itu masih di angka 170 hingga 180 milyar, namun disitu ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jadi harapannya adalah bagaimana BLUD itu bisa maksimal untuk belanja di rumah sakit itu sendiri.
"Termasuk di Puskesmas itu tahun ini sudah mulai BLUD di 23 Maret lalu," ketusnya.
Saat di tanya oleh media ini terkait prioritas APBD Kabupaten Wajo, sembari tersenyum Armayani mengungkapkan, rujukannya adalah dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
"Kan begini harusnya rujukannya, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RJPMD, tetapi ini tidak terlaksana karena belum ada bupati terpilih," sebutnya.
Urai Sekda Wajo lagi, setelah ada bupati defenitif barulah bisa memasukkan visi misi dari bupati tersebut, untuk menyesuaikan prioritas-prioritas yang di amanahkan nantinya.
Lebih jauh kata Armayani, di dalam penganggaran itu, kalau terdapat utang-utqng, maka dahulukan lah bayar utang.
"Kalau di Wajo ini, Alhamdulillah di tahun 2024, utang BPJS itu sebesar lebih kurang 10 milyar, kita sudah lunasi, lalu begitu pun juga utang dari pihak ke tiga sudah lunas. Mudah-mudahan teman-teman kami pada bagian perencanaan itu bisa lebih menyimak dan berdiskusi terkait kendala-kendala yang dihadapi di lapangan," bebernya
"Apa lagi saat ini semuanya 'by system'. Sistem SIPD yang ada saat ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan, jadi sering terjadi kendala-kendala ketika ada tahapan-tahapan yang terlewatkan," Ir Armayani MSi menandaskan.(Hdr)
