PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sementara bergulir di kepolisian dan melibatkan NAD, korban asal Majalengka, Jawa Barat, kini semakin memanas. Pasalnya, baru-baru ini, beredar percakapan antara korban dan pelaku yang menyebut adanya permintaan dana sebesar Rp 30 juta oleh Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar.
Percakapan tersebut menyiratkan bahwa uang itu diminta untuk mempermudah proses penanganan kasus TPPO yang tengah berlangsung. Informasi ini segera menyebar luas dan memicu kemarahan masyarakat serta aktivis yang peduli terhadap keadilan korban perdagangan manusia.
Jupri, aktivis pemerhati sosial yang sejak awal mengikuti perkembangan kasus ini, mengecam keras dugaan permintaan dana tersebut. Kecaman itu diungkap Jupri saat dimintai tanggapannya oleh awak media via pesan whatsapp (WA), Selasa (17/09/2024).
“Ini adalah pelanggaran serius yang tidak hanya mencoreng citra penegakan hukum, tapi juga memperburuk keadaan korban. Kami menuntut Kapolda Sulsel segera melakukan penyelidikan dan pengusutan atas dugaan praktik pungutan liar ini,” tegasnya.
Jupri juga menuntut transparansi dalam penanganan kasus TPPO dan berharap aparat kepolisian menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi korban, bukan justru memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Polrestabes Makassar terkait dugaan tersebut. Publik terus mendesak agar pihak berwenang segera bertindak guna menjaga integritas penegakan hukum di Sulsel, khususnya di Kota Makassar.
Ketua TRC UPTD PPA Kota Makassar, Makmur ketika dikonfirmasikan pula menyatakan, apa yang disampaikan Kanit PPA itu benar, karena yang diproses hanya tindak kekerasannya yakni Pasal 351 KHUPidana. Padahal seandainya diassesment dari awal maka unsur TPPOnya dia dapatkan.
