PEDOMAN RAKYAT – RANTEPAO. Lima (5) pakar dalam bidang kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulawesi Selatan berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara (Torut).
Kedatangan kelima pejabat arsip dari DPK Sulsel di antaranya, Sekretaris DPK Sulsel Dr.H.Asriady Sulaiman,SIP, M.Si, Kepala Bidang Kearsipan DPK Sulsel Dr.H.Basri, S.Pd.,M.Pd dan Tim Pengawasan Kearsipan yakni, Irzal Natsir,SE.,M.Si Koordinator Arsiparis Sulsel, Sherley R.Lobo, S.Sos, Arsiparis Ahli Madya dan Andi Bachtiar, S.Sos.,M.A untuk menghadiri Rapat Evaluasi Penerapan Srikandi Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan DPK Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (25/11/2026) di Aula DPK Torut.
Rapat yang dibuka oleh Kepala DPK Torut Obednego Toding Padang,SE menyampaikan bahwa rapat evaluasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan aplikasi wajib pemerintah.
“Semoga rapat evaluasi Penerapan Srikandi Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan DPK Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat dioptimalkan oleh para peserta yang hadir,” singkatnya.
Sementara itu, Sekretaris DPK Sulsel Asriady Sulaiman menyampaikan bahwa pihak DPK Sulsel sangat mengapresiasi DPK Torut karena merupakan salah satu kabupaten yang paling aktif berkomunikasi dalam proses digitalisasi kearsipan.
“Itulah dari Bapak Kepala DPK Pemprov Sulsel menurunkan kami berlima. Mengapa berlima karena penerapan Srikandi ini sangat penting artinya,” ungkap Asriady.
“Apalagi kita ketahui, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan membawa succes story sewaktu menjabat di Provinsi Sulawesi Barat dalam hal digitalisasi pemerintahan,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Torut sudah seharusnya banyak memakai digitalisasi Pemerintah, apalagi berdasarkan kontur dari kabupaten Torut, agar cepat informasi yang harus disampaikan.
“Untuk mendukung hal itu, sarana dan prasarana pendukung seperti internet harus dimaksimalkan agar penerapan Srikandi ini dapat diterapkan dengan baik,” tambahnya.
“Sebagai informasi, jika penerapan Srikandi ini dimaksimalkan contohnya seperti di Kabupaten Bantaeng. Di Kabupaten Bantaeng saat ini menghemat 8 M APBD penggunaan kertas karena menggunakan Srikandi,” lanjutnya.
