Temui Jaksa Agung, Taruna Ikrar Tegaskan BPOM Komitmen Basmi Korupsi dan Mafia

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makann (BPOM) RI menyatakan komitmen membasmi korupsi serta mafia yang mengintai, baik internal maupun eksternal.

Taruna Ikrar menyampaikan komitmen tersebut saat bersilaturahmi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, SH, MM di Kejaksaan Agung, Rabu (11/12/2024).

Menurut Taruna Ikrar, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi dan semangat yang sama dalam melindungi masyarakat dari berbagai upaya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang obat dan makanan.

Untuk memperkuat komitmen tersebut, sebelumnya, BPOM dan Kejaksaan Agung telah menjalin kerja sama.

Hal tersebut dibuktikan dengan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan adanya Perjanjian Kerja Sama kedua lembaga.

"MoU ini tentang penguatan dan sinergitas penyidik pegawai negeri sipil pada BPOM," ujar Taruna Ikrar.

Lebih jauh Taruna mengutarakan dirinya dan BPOM percaya bahwa melalui sinergi yang lebih erat antara BPOM dan Kejaksaan Agung dapat menciptakan dampak signifikan dalam melindungi masyarakat.

"Perlindungan terdebut sangat penting karena menghindarkan masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak aman, serta menjaga kesehatan publik secara menyeluruh," ungkap Taruna, yang juga Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS).

Taruna Ikrar resmi dilantik menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) pada Senin (19/8/2024).

Sejak itu Taruna Ikrar yang lahir di Makassar, 15 April 1969 bergerak cepat dan melakukan berbagai terobosan.

Berbagai produk obat, makanan dan kecantikan (terutama skincare) yang tidak memenuhi syarat dicabut izinnya.

Begitupun jalur distribusi obat yang merugikan masyarakat dibenahi, kalau membandel ditindaki.

Penjualan obat yang masuk daftar G atau Obat keras seperti antibiotika, anti diabetes, anti hipertensi, dan lainnya diperketat.

Baca juga :  Kapolres Bersama Dandim 1414 Kunjungi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tana Toraja

Pelaku usaha yang menyalahgunakan ketamine diberi sanksi karena melanggar perundangan-undangan.

Ketamine adalah obat untuk membius pasien yang hendak menjalani prosedur medis, seperti bedah.

Ketamine termasuk dalam obat bius total atau anestesi umum. Ketamine bekerja dengan cara mengganggu sinyal di otak yang berperan mengatur kesadaran dan rasa sakit.

Untuk memberastas korupsi, mafia obat dan makanan maka kerja sama BPOM dan Kejaksaan Agung terus dipererat.

Kunjungan silaturahmi Taruna Ikrar ke Kepala Kejaksaan Agung, Sanitiar Burhanuddin menjadi penanda kolaborasi dan sinergitas kedua lembaga. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Bintaljarahdam XIII/Merdeka Tanamkan Nilai Juang dan Ketahanan Mental Prajurit Bogani

PEDOMANRAKYAT, LOLAK – Yon Armed 19/Bogani mendapatkan pembinaan mental rohani, ideologi, dan kejuangan dari Badan Pembinaan Mental dan...

37 Senator PNUP Pilih Tiga Calon Direktur dari Lima Nama Balon

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Setelah melewati verifikasi ulang dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Politeknik Negeri...

Assosiasi Pewarta Pers Indonesia Kutuk Keras Tindakan Arogan Pejabat Dinas Pertanian Deli Serdang, Tuntut Bupati Bertindak Tegas!

PEDOMANRAKYAT, DELI SERDANG - Assosiasi Pewarta Pers Indonesia ( A-PPI) menyatakan kemarahan dan kekecewaan mendalam atas tindakan pelecehan...

2.258 Ha Areal Pertanaman Padi Di Soppeng Terancam Gagal Panen, 63 Ha Dinyatakan Puso 

PEDOMANRAKYAT ,SOPPENG - Rendahnya curah hujan selama Juli - Agustus serta minimnya debit air dari sejumlah bendungan dan...