Lanjut Soetarmi, adapun syarat ketat turut mengiringi pengalihan status ini, di antaranya para terdakwa wajib menaati jadwal persidangan, tidak meninggalkan Kota Makassar tanpa izin majelis hakim, serta tidak mengulangi perbuatan melawan hukum.
“Jika salah satu syarat tersebut dilanggar, maka penetapan akan dicabut dan para terdakwa dikembalikan ke Rutan,” ujar Soetarmi.
Urai Soetarmi lagi, meski status penahanan berubah, proses hukum tetap berjalan. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 April 2025 di PN Makassar.
“Dalam dakwaan, ketiga terdakwa diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp7,29 miliar,” tuturnya.
Kasi Penkum menambahkan, perbuatan mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa juga menambahkan dakwaan subsidair dengan Pasal 3 Undang-undang yang sama.
“Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena pengalihan penahanan dilakukan menjelang perayaan Idulfitri, menimbulkan pertanyaan soal keadilan hukum dan transparansi proses peradilan di Indonesia,” Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Soetarmi, menandaskan.(Hdr)
