PUKAT Dukung Kejati Sulsel Usut Aroma Korupsi Pemberian Izin Tambang C Tikala Torut

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Persoalan pemberian izin tambang batuan (galian C) di Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, kini mengemuka.

Lembaga Pusat Kajian Advokasi Antikorupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan mendorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses perizinan tersebut.

Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, menyebut ada aroma ketidakberesan yang kental dalam proses penerbitan izin tambang di Tikala.

“Padahal dalam Perda RTRW Toraja Utara, wilayah Tikala tidak termasuk dalam kawasan peruntukan pertambangan. Ini seharusnya cukup jadi alarm,” kata Farid saat dihubungi media ini, Rabu, 30 April 2025.

Farid menyinggung pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahannya dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara eksplisit mewajibkan kesesuaian tata ruang sebagai prasyarat utama dalam penerbitan izin usaha pertambangan.

“Kalau wilayah itu bukan kawasan tambang berdasarkan RTRW, mengapa izin bisa keluar ?” ujarnya.

Polemik ini bermula dari protes warga Tikala dan sejumlah tokoh masyarakat yang mempersoalkan keberadaan aktivitas tambang batuan yang dijalankan oleh perusahaan berinisial CV. BD.

Mereka merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Toraja Utara tahun 2012–2032, yang tak mencantumkan Tikala sebagai kawasan pertambangan.

“Indikasi manipulasi dokumen bisa saja terjadi. Penyelidikan bisa dimulai dari verifikasi administrasi, proses rekomendasi, hingga apakah benar ada perubahan RTRW yang sah,” kata Farid.

Ia menambahkan, jika ditemukan adanya penerbitan izin di luar koridor hukum, maka bukan tak mungkin ada unsur pidana korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Prof Agus Salim, menilai proses perizinan tambang di Tikala cacat secara prinsipil.

Baca juga :  Pangdam XIV/Hsn Dampingi Kunker Panglima TNI di Lantamal VI Makassar

“Kalau Tikala bukan kawasan tambang menurut RTRW, ya izinnya otomatis cacat. Lalu kenapa CV. BD bisa memperoleh izin ?. Di sinilah perlu ditelusuri kemungkinan adanya kongkalikong,” ujarnya kepada pedomanrakyat.co.id.

1
2TAMPILKAN SEMUA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Dibalik kepulangan Jamaah Haji Soppeng :Hj Anisah Menangis Haru Memeluk “Posi Bola” Rumahnya yang Terbakar 

PEDOMANRAKYAT,SOPPENG - Suasana dingin dan sesekali hujan rintik Ahad malam 15 Juni 2025 sekitar pukul 23,30 seakan menjadi...

PLT Kabid Sarana dan Prasarana Deli Serdang Diduga Langgar Aturan, Tunjuk Koordinator Penyuluh Tak Kompeten

PEDOMANRAKYAT, DELI SERDANG - Praktik dugaan pelanggaran aturan dan UU tentang penyuluh pertanian kembali terkuak di Kabupaten Deli...

Dari Medan Hingga Padangsidimpuan, Rakyat Kecil Menolak Dirut Telkomsel

PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Rencana kunjungan Dirut Telkomsel, Dian Siswarini, ke Sumatera Utara dalam rangka agenda internal perusahaan, justru...

Pelantikan PSMTI Kalbar: Membangun Sinergi untuk Kemajuan Masyarakat

PEDOMAN RAKYAT - KALIMANTAN BARAT. Pelantikan Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kalimantan Barat (Kalbar) resmi digelar...