PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Polemik pemberian surat permohonan pindah kepada sejumlah siswa SMAN 1 Makassar terus menuai kecaman. Kali ini datang dari pemerhati pendidikan Sulawesi Selatan, Muslimin Yunus, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip pendidikan yang inklusif dan bebas tekanan.
Dalam pernyataannya kepada media, Sabtu (3/5/2025), Muslimin menyayangkan tindakan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMAN 1 Makassar yang diduga memaksa sejumlah orang tua siswa menandatangani surat permohonan pindah, padahal para siswa tersebut masih menjalani proses perbaikan akademik.
“Tindakan itu sangat mencederai semangat pendidikan. Anak-anak itu bukan barang yang bisa digeser begitu saja,” tegasnya.
“Bayangkan, awalnya hanya ada lima siswa yang diberi surat permohonan pindah. Dua di antaranya langsung pindah ke sekolah lain hanya dalam waktu dua hari. Itu sudah sangat jelas menunjukkan adanya beban psikologis dan tekanan mental terhadap anak-anak tersebut. Lalu, pada undangan pertemuan 2 Mei 2025, ternyata ada 40 siswa yang dihadirkan. Ini memperkuat dugaan kami bahwa telah ada rencana sistematis yang sangat berpotensi merugikan siswa,” ungkapnya.
Muslimin juga menyesalkan pernyataan Kepala SMAN 1 Makassar yang mengaku tidak mengetahui adanya surat permohonan pindah tersebut. “Jika benar Kepala Sekolah tidak tahu, maka itu menunjukkan buruknya tata kelola dan pengawasan internal. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, agar segera mengambil tindakan tegas, baik kepada Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan, karena dianggap telah melanggar hak dasar peserta didik serta melecehkan fungsi sekolah sebagai ruang aman dan mendidik.
Dugaan Pelanggaran :
1. Melanggar asas non-diskriminasi dalam pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 80 Tahun 2013 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
