Menurutnya, meski penghentian distribusi beras SPHP merupakan keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas), DPRD tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dampaknya ke masyarakat.
“Baru saya dengar bahwa beras SPHP sudah tidak ada lagi di pasaran, ini jelas menyulitkan masyarakat kecil,” tuturnya.
“Saya akan agendakan rapat kerja dan memanggil langsung pimpinan Bulog untuk mencari solusi terbaik,” tegas Herman kepada Pedoman Rakyat, Kamis (3/7/2025) melalui pesan WhatsApp.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari pemerintah dan DPRD untuk memastikan pasokan beras kembali stabil dan terjangkau. (Deden)
