“Kami sudah mewanti-wanti Dinas Kesehatan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Semua perencanaan dan pelaksana proyek harus profesional, punya integritas, dan dapat dipercaya hasil pekerjaannya, bukan berdasarkan kepentingan kelompok,” ujarnya.
Fery menegaskan, temuan BPK tersebut akan menjadi catatan serius Komisi IV DPRD Wajo dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Lebih lanjut, ia mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa seluruh hasil LHP BPK wajib diketahui dan ditindaklanjuti oleh komisi DPRD yang membidangi OPD terkait.
“Sesuai undang-undang, hasil LHP itu harus ditindaklanjuti oleh komisi yang membidangi OPD yang tersangkut. Karena itu, kami dari Komisi IV langsung berinisiatif memanggil pihak terkait dan meminta pertanggungjawaban Dinas atas langkah penyelesaian sesuai rekomendasi BPK,” jelasnya.
Fery juga mengingatkan, apabila rekomendasi BPK tidak dijalankan atau pengembalian kerugian negara tidak diselesaikan, maka konsekuensi hukum bisa terjadi.
“Jika tidak bisa diselesaikan atau tidak dilunasi sesuai rekomendasi BPK, kami akan melihat aturan selanjutnya, apa langkah yang harus diambil. Karena kalau tidak dikerjakan, itu bisa berimplikasi hukum ke depan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam kondisi tersebut, Dinas terkait akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan berpotensi ikut terseret secara hukum.
“Biar bagaimanapun ini bagian dari tugas dan fungsi kami selaku DPRD, khususnya fungsi pengawasan. Kami akan terus meninjau dan memastikan rekomendasi BPK dijalankan sebagaimana mestinya,” tutupnya. (Deden)
