PEDOMANRAKYAT, PINRANG – Sejumlah pihak mempertanyakan terkait masih kosongnya salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang.
Hal itu diakibatkan karena pihak fraksi Golkar hingga saat ini belum melantik calon pimpinan yang telah ditunjuk oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Seperti diketahui Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah menunjuk Ir Syamsuri sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang dari fraksi Partai Golkar.
Kepastian penunjukan itu, berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan nomor B.279/DPP/Golkar/IX/2024, perihal Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 20 September 2024.
Surat penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Umum Muhammad Sarmuji itu, juga ditembuskan ke Bendahara Umum Partai Golkar, Para Wakil Ketua Umum dan juga Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pinrang.
Salah satu sumber dari Partai Golkar menyatakan bahwa pihak DPC Partai Golkar Kabupaten Pinrang telah mengusulkan 3 nama untuk diusung sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang.
Usulan itu disetujui lewat mekanisme paripurna yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan ketua ranting dengan bukti daftar hadir yang ditandatangani serta hasil notulen rapat.
“Dan salah satu nama yang diusulkan adalah Sekretaris DPC Partai Golkar Ir Syamsuri yang kemudian hari ditunjuk oleh DPP Partai Golkar,” ungkap sumber dari Partai Golkar.
“Jika pelantikan ini tidak terlaksana, tanpa alasan jelas. Ini terkesan Ketua DPC Golkar Kabupaten Pinrang berani melakukan perlawanan terhadap keputusan dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia,” tandasnya.
Ketika hal ini dipertanyakan kepada Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Pinrang Usman Marham sebagai bentuk klarifikasi, hingga berita ini dimuat, belum memberikan jawaban.
Sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2024 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pinrang definitif periode 2024-2029.
