PEDOMANRAKYAT, MAROS – Ditengah perubahan iklim yang semakin nyata memengaruhi berbagai aspek kehidupan, kerusakan lingkungan hidup terus terjadi.
Salah satu kasus terbaru adalah pembalakan liar ribuan pohon mangrove di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pantauan pada Rabu (29/01/2025), aksi perusakan ini ironisnya terjadi di lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ambo Masse, yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Maros dengan nomor sertifikat No. 02974 dan luas 28.055 m².
Padahal, pada April 2018, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Dirjen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi telah mengusut tuntas kasus serupa di kawasan hutan negara seluas satu hektar di Dusun Kuri Lompo, Desa Nisombalia.
Pakar Tata Ruang : Sinkronisasi Perizinan Masih Bermasalah
Pemerhati tata ruang Kabupaten Maros, Ayu Wahyuni, menyoroti pentingnya tata ruang dalam mengatur kebutuhan saat ini dan masa depan. Ia menegaskan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan.
“Diperlukan mekanisme insentif bagi masyarakat agar mempertahankan lahan hijaunya. Tata ruang berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim seperti ancaman abrasi, dampak sosial ekonomi, dan kesehatan masyarakat,” ujar Ayu.
Lebih lanjut, Ayu menyebut, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, hingga 2024 pemerintah telah menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 19,97 juta hektare.
Namun, Ayu mengungkapkan praktik mafia tanah masih menjadi tantangan besar di daerah, termasuk Kabupaten Maros.
“Masih ada oknum yang bermain karena tidak adanya sinkronisasi perbaikan tata kelola perizinan dan penyelesaian tumpang tindih lahan,” jelasnya.
