Oleh: YMT. Sjahrir Bintamsi
Ada sebuah stigma yang lama mengakar dalam dunia tata kelola daerah: wilayah dengan kapasitas anggaran rendah pasti akan menghasilkan pelayanan publik yang merosot. Anggapan ini seolah menjustifikasi bahwa jalan-jalan yang rusak, birokrasi yang lamban dan berbelit, angka kemiskinan yang stagnan, serta minimnya torehan prestasi adalah sebuah “takdir administratif” yang mustahil diubah bagi daerah-daerah marginal.
Namun, narasi pesimistis tersebut berhasil dipatahkan secara telak di bumi Sulawesi Barat bawah komando Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh. Mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur sejak Mei 2023 hingga Mei 2024, beliau membuktikan bahwa keterbatasan ruang fiskal bukan alasan untuk pasrah. Prof. Zudan membawa gaya kepemimpinan transformatif yang mendobrak pakem kaku dunia birokrasi.
Dalam lanskap politik dan administrasi modern, masa transisi kepemimpinan sering kali dinilai sebagai fase “aman” di mana sang penjabat sekadar menjaga stabilitas tanpa gebrakan berarti. Fenomena di Sulawesi Barat justru menjungkirbalikkan teori tersebut. Di tangan beliau, masa jabatan yang relatif singkat itu disulap menjadi momentum emas.
Bagaimana tidak, daerah dengan postur APBD yang minimalis justru mampu memborong lebih dari 25 penghargaan tingkat nasional. Puncaknya, dedikasi ini mengantarkan Prof. Zudan dinobatkan sebagai Pj. Gubernur Terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian ini menjadi bukti sahih bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam waktu singkat jika nakhodanya tepat.
Prestasi mentereng tersebut jelas bukan produk instan dari kosmetik politik atau pencitraan belaka. Fondasinya dibangun secara kokoh di atas reformasi tata kelola berbasis data makro, penegakan disiplin birokrasi yang ketat, akselerasi digitalisasi layanan publik, serta pendekatan personal yang sangat humanis untuk menyentuh akar rumput.
Suntikan Moral bagi ASN: Gaji Tepat Waktu, Solusi Berkelanjutan
Langkah awal yang langsung memicu simpati luas di kalangan internal pemerintahan adalah reformasi radikal pada sistem hak keuangan para ASN dan PPPK. Praktik keterlambatan pencairan gaji yang bertahun-tahun dianggap sebagai “hal lumrah”, langsung dipangkas habis melalui integrasi sistem pembayaran otomatis yang bekerja sama dengan Bank Sulselbar.
Sebuah regulasi yang tampak sederhana namun revolusioner pun diterapkan: hak gaji bulanan wajib mendarat di rekening pegawai tepat pada tanggal 1 pukul 00.00, tanpa peduli apakah hari itu bertepatan dengan akhir pekan atau libur nasional. Menyusul setelahnya, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan cair paling lambat tanggal 5.
Bagi pengamat luar, ini mungkin dianggap sekadar urusan teknis perbankan. Namun bagi ribuan dapur keluarga ASN di daerah, kepastian ini adalah bentuk pemuliaan terhadap profesi mereka. Dampak instannya sangat terasa: ketahanan ekonomi keluarga terjaga, ketergantungan pada pinjaman online yang mencekik berhasil ditekan, dan daya beli langsung menggeliat sejak awal bulan, yang pada gilirannya menghidupkan urat nadi UMKM serta pasar tradisional.
Sentuhan humanis ini kemudian melahirkan efek bola salju spiritual melalui inisiasi gerakan sosial “Sedekah Seribu Sehari” (S3) secara sukarela di kalangan pegawai. Dana yang mulanya recehan, jika dikelola kolektif, mampu berakumulasi menjadi ratusan juta rupiah guna menyokong berbagai agenda sosial kemanusiaan dan keagamaan. Ini membuktikan bahwa birokrasi yang disiplin juga bisa memiliki empati yang tinggi.
Intervensi Kemanusiaan: Memulihkan Gizi Buruk dan Masa Depan Anak
Sebelum masa kepemimpinannya, Sulawesi Barat didera rapor merah di sektor sosial dengan angka prevalensi stunting menyentuh 35 persen—salah satu yang tertinggi di tanah air—ditambah dengan fenomena puluhan ribu anak yang putus sekolah. Alih-alih berlindung di balik tameng minimnya dana taktis daerah, Prof. Zudan memilih untuk mengkonfrontasi masalah ini secara langsung.
Beliau kemudian menggerakkan instrumen birokrasi melalui program inovatif “Orang Tua Asuh”. Lewat skema ini, para pejabat dan ASN diwajibkan mengadopsi dan mengawal langsung keluarga yang masuk zona merah stunting secara berkala, menyuplai kebutuhan pangan bergizi seperti telur dan ikan segar. Kebijakan ini mengubah wajah birokrasi dari sekadar mesin administratif menjadi lembaga kemanusiaan yang terstruktur.
Hasil nyata dari kerja keras ini berbicara lewat data. Dalam kurun waktu hanya satu tahun, angka stunting berhasil dipangkas signifikan menjadi 30,03 persen, menyelamatkan ribuan balita dari ancaman kehilangan masa depan.
Parallel dengan urusan kesehatan, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serupa lewat validasi data anak putus sekolah hingga ke pelosok desa. Melalui pendekatan yang persuasif, inklusif, dan kolaboratif, ribuan anak diajak kembali ke ruang kelas, sebuah langkah konkret yang kemudian diganjar penghargaan nasional di bidang pendidikan. Ini adalah bukti sahih bahwa kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil jauh lebih bertenaga ketimbang tumpukan anggaran yang tak terarah.
Menjaga Dapur Rakyat: Strategi Jitu Pengendalian Inflasi
Di saat mayoritas daerah terengah-engah menghadapi gempuran krisis pangan global dan dampak anomali cuaca El Nino, Sulawesi Barat justru tampil tenang dan mampu menjaga stabilitas harga pangan. Kuncinya terletak pada kecerdasan strategi intervensi pasar: pemprov menyubsidi ongkos angkut logistik bahan pokok dan menggalakkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif.
