Dalam dialog, massa aksi mempertanyakan penempatan Rumah Sakit Regional di Kecamatan Bua, bukan di wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas) calon persiapan Kabupaten Luwu Tengah.
Bupati Luwu menjelaskan bahwa, penentuan lokasi tersebut merupakan kebijakan provinsi dengan pertimbangan aksesibilitas regional, termasuk kedekatan dengan bandara dan daerah penyangga seperti Toraja dan Wajo.
Sementara Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali menyatakan bahwa, perjuangan pemekaran kini memasuki tahap diplomasi pusat. Pimpinan DPRD se-Luwu Raya dijadwalkan mengikuti audiensi di Kemendagri pada 26–27 Januari.
Sementara itu, pemaparan kajian administratif CDOB Provinsi Luwu Raya yang semula dijadwalkan 5 Februari, diundur menjadi 9 Februari, menyesuaikan agenda di pusat.
“Hanya orang yang punya keberanian yang mau menyampaikan ini di forum resmi. Kami siap, meski tersandera, demi rakyat,” sebut politisi Partai Nasdem ini dan menjauhkan mik pengeras suaranya.
Baik Bupati maupun DPRD menilai dukungan Gubernur Sulawesi Selatan menjadi faktor penting, namun menekankan perlunya komitmen tersebut diwujudkan dalam rekomendasi resmi. Forum Koordinasi Pembentukan Daerah (FORKOT) Luwu Tengah Walenrang Lamasi (Walmas) juga terus melakukan konsolidasi untuk melengkapi administrasi. (Yustus)
