Selama ini, aksi blokade jalan trans Sulawesi sering kali menimbulkan gesekan antara massa aksi dengan pengguna jalan yang merupakan sesama masyarakat. Hal ini dinilai kontraproduktif karena menggeser substansi isu dari tuntutan pemekaran menjadi konflik sosial.
Wakil Rektor III Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo mengungkapkan bahwa, membidik objek vital adalah langkah strategis untuk menarik perhatian Internasional dan Nasional secara simultan.
”Jika ini terjadi, akan menjadi pusat perhatian pemerintah pusat. Bahkan investor negara lain akan turut peduli karena itu bukan hanya kepentingan nasional tapi juga kepentingan asing,” ungkapnya.
Kawasan Luwu Raya, khususnya Luwu Timur merupakan jantung industri nikel yang menjadi pilar program hilirisasi pemerintah Indonesia. Dengan membidik operasional tambang dan smelter, para aktivis sadar bahwa mereka sedang memegang kendali atas rantai pasok global.
Isu ini tentunya harus menjadi sinyal peringatan bagi Pemerintah Pusat bahwa moratorium pemekaran wilayah mulai memicu tensi tinggi di daerah-daerah kaya Sumber Daya Alam (SDA), namun merasa tertinggal secara administrasi politik.
Sejauh ini, para penggerak perjuangan Luwu Raya terus melakukan konsolidasi untuk menentukan momentum yang tepat. Jika blokade terhadap objek vital benar-benar dilakukan, maka Luwu Raya tidak lagi sekadar berteriak di jalanan, melainkan sedang mengguncang nadi ekonomi nasional. (Yustus)
