PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr. Didik Farkhan Alisyahdi menegaskan pentingnya integritas aparatur serta penguatan layanan publik dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum, saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Asisten Pidana Militer dan tiga Kepala Kejaksaan Negeri di lingkungan Kejati Sulsel.
Upacara pelantikan berlangsung khidmat di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel, Selasa (27/1/2026), dihadiri Wakil Kepala Kejati Sulsel Prihatin, para asisten, Kepala Bagian Tata Usaha, sejumlah Kajari, serta Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Sulsel bersama jajaran.
Pejabat yang dilantik masing-masing Sutarto Wilson, S.H., M.H. sebagai Asisten Pidana Militer (Aspidmil), Syamsurezky, SH, MH. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Erik Yudistira, SH, MH. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barru, serta Muhammad Fadly Hasibuan, SH, MH., M.M. sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.
Dalam arahannya, Didik Farkhan menyampaikan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk menjaga ritme kinerja dan kesinambungan kepemimpinan. Pergantian pejabat, menurutnya, bukan sekadar seremonial, melainkan upaya strategis memperkuat institusi agar tetap adaptif menghadapi tantangan penegakan hukum, termasuk dinamika penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.
Ia menekankan, setiap jabatan adalah amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, ketegasan, serta pandangan ke depan, sejalan dengan harapan masyarakat terhadap kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
Kajati Sulsel juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan kinerjanya, khususnya dalam menjalankan sejumlah program unggulan Kejati Sulsel. Di antaranya keberhasilan Kejari Barru menuntaskan program Zero Indekos, pelaksanaan Layanan Saksi Prima yang dinilai humanis dan efisien, serta optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus yang telah memenuhi target pimpinan.
Kepada pejabat yang baru dilantik, Didik Farkhan memberikan penekanan tugas sesuai bidang masing-masing. Untuk Aspidmil, ia mengingatkan pentingnya membangun koordinasi yang solid dan harmonis dengan Oditurat serta Polisi Militer.
Sementara para Kajari diminta lebih aktif hadir di tengah masyarakat, merespons cepat perkara yang menimbulkan keresahan, serta mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif bagi perkara ringan yang memenuhi ketentuan.
Selain itu, Kajati menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap penanganan perkara yang merugikan keuangan negara, seraya mengingatkan agar kejaksaan terus memposisikan diri sebagai pelayan hukum yang mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. (Hdr)
