PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Nadjamuddin, menegaskan, draf penempatan calon kepala sekolah SMA/SMK/SLB yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan tidak memiliki legalitas hukum dan bukan merupakan dokumen resmi Dinas Pendidikan Sulsel maupun Pemerintah Provinsi.
Penegasan tersebut disampaikan Iqbal Nadjamuddin saat memberikan klarifikasi resmi, Kamis (1/1/2026), menyusul kehebohan yang muncul di kalangan calon kepala sekolah akibat beredarnya draf tersebut.
Iqbal menjelaskan, klarifikasi perlu disampaikan untuk menjaga kondusivitas dan integritas institusi pendidikan di Sulawesi Selatan. Menurutnya, dokumen yang beredar itu sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Draf yang beredar secara luas tersebut tidak memiliki legalitas hukum dan otomatis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen itu bukan merupakan dokumen resmi Disdik Sulsel maupun Pemprov,” tegasnya.
Ia menguraikan, dalam tata kelola administrasi pemerintahan, draf hanyalah bahan kerja awal yang belum memiliki kekuatan hukum sebelum melalui proses finalisasi dan pengesahan resmi.
Iqbal juga menambahkan, sebuah dokumen resmi harus memenuhi sejumlah unsur formal yang menjadi dasar keabsahan. Unsur-unsur tersebut tidak ditemukan dalam draf yang beredar di tengah masyarakat.
“Dokumen yang sah harus memiliki nomor surat resmi sebagai tanda telah teregistrasi dalam sistem lembaga, ditandatangani pejabat berwenang, serta dilengkapi stempel resmi sebagai bentuk validasi instansi,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh pihak, khususnya para calon kepala sekolah, agar hanya merujuk pada Surat Keputusan (SK) resmi yang telah disahkan dan diserahkan secara formal. Informasi di luar dokumen tersebut dinilai hanya bersifat spekulatif dan berpotensi menyesatkan.
“Kami meminta semua pihak tetap tenang dan fokus pada tugas pelayanan pendidikan. Peredaran draf yang belum final ini hanya akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” tandas Iqbal.
Senada dengan itu, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Dr. Mustakim, menegaskan, draf yang beredar diyakini bukan berasal dari internal Disdik Sulsel. Mantan Koordinator Pengawas ini menilai draf tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dipercaya.
“Saya tidak tahu itu karena memang belum final. Bisa saja itu hanya cocoklogi. Apalagi tidak ada nomor surat dan tanda tangan tim. Jadi sebaiknya diabaikan saja,” ujar Mustakim.
Diketahui, informasi mengenai draf penempatan kepala sekolah tersebut beredar luas di berbagai grup percakapan dan menyasar hampir seluruh calon kepala sekolah. Bahkan, di sejumlah sekolah, muncul ucapan selamat kepada nama-nama yang tercantum dalam draf itu.
“Di sekolah kami sudah ada ucapan selamat dari teman-teman, terutama bagi yang namanya ada dalam draf. Semoga itu memang tidak benar,” ujar salah seorang pelaksana tugas kepala sekolah berinisial MW. (Hdr)
