Sementara itu, Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Makassar, Faisal Burhanuddin, juga menegaskan, hingga saat ini, bangunan megah yang dimaksud memang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, pemilik bangunan tersebut baru sebatas mengajukan permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), yang merupakan syarat awal sebelum bisa memperoleh PBG.
“Saat ini, yang ada baru pengajuan permohonan PKKPR, belum sampai ke tahap PBG. Kami sarankan untuk mengonfirmasi lebih lanjut dengan bagian pengawasan DTRB Makassar agar kasus ini segera ditindaklanjuti,” jelas Faisal.
Dengan adanya temuan ini, DTRB Makassar menegaskan akan terus mengawasi pembangunan tersebut dan memastikan seluruh proyek pembangunan di wilayah kota Makassar mematuhi peraturan dan memiliki izin yang sesuai.
Kepala DTRB Makassar, Fahyuddin, juga menambahkan, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika pemilik bangunan terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan terkait perizinan bangunan.
Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat peran penting PBG dalam memastikan keamanan, keselamatan, dan tata ruang kota yang teratur.
DTRB Makassar akan terus mengawasi dan memastikan, setiap pembangunan di wilayah kota berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.(Hdr)
