PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Elang Timur Indonesia berkolaborasi dengan Gerakan Mahasiswa Pemuda Elit (GMP) menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik strategis di Kota Makassar, Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait dugaan kelalaian dalam pelayanan publik dan pelayanan kesehatan yang dinilai telah merugikan hak-hak warga.
Berdasarkan seruan aksi yang beredar di kalangan peserta demonstrasi, kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WITA dan direncanakan berlangsung hingga tuntutan yang diajukan mendapatkan respons serta kepastian dari pihak yang berwenang.
Dalam pelaksanaannya, massa aksi bergerak secara bertahap menuju tiga lokasi berbeda yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan tuntutan yang disuarakan. Adapun titik aksi tersebut meliputi Kantor KPPG Sulawesi Selatan di Jalan A.P. Pettarani, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, serta Rumah Sakit Hikmah yang berlokasi di Jalan Yosep Latumahina, Makassar.
Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi kritik serta tuntutan terhadap sejumlah pihak yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan yang mereka angkat. Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mereka mendesak pencopotan Kepala KPPG Sulawesi Selatan yang dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasan maupun pelayanan secara optimal. Kedua, massa menuntut agar Direktur Rumah Sakit Hikmah dicopot dari jabatannya karena diduga lalai dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kesehatan sehingga dinilai gagal menjamin hak serta keselamatan pasien.
Menurut massa aksi, dugaan kelalaian tersebut bahkan disebut telah berujung pada hilangnya nyawa pasien, sehingga diperlukan langkah tegas berupa pemeriksaan menyeluruh dan pertanggungj awaban dari pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Koordinator lapangan yang mewakili DPP Elang Timur Indonesia dan GMP menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan keributan atau mengganggu ketertiban umum. Kami ingin menegaskan bahwa setiap lembaga pelayanan publik dan kesehatan harus dikelola secara profesional, transparan, dan penuh tanggung jawab. Jika ada pihak yang lalai hingga merugikan masyarakat, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas,” ujar salah seorang perwakilan massa dalam orasinya.
Ia menambahkan bahwa tuntutan yang disampaikan tidak semata-mata ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong perbaikan sistem pelayanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Aksi ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan pelayanan yang layak dan hak-haknya terlindungi. Akuntabilitas harus ditegakkan agar kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga,” lanjutnya.
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar tampak melakukan pengamanan di seluruh titik demonstrasi. Sejumlah personel diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mengatur arus lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan di sekitar lokasi aksi.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aksi berlangsung secara damai dan tertib. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara tanpa menimbulkan gangguan berarti terhadap aktivitas masyarakat sekitar.
Massa berharap pihak-pihak terkait segera memberikan klarifikasi serta merespons tuntutan yang telah disampaikan. Selain itu, mereka mendesak agar dilakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap dugaan persoalan yang menjadi dasar aksi, sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di sejumlah titik demonstrasi sambil terus menyampaikan orasi dan menunggu respons resmi dari pihak yang menjadi tujuan aksi. (And)
