“Masalah yang dianggap privat seharusnya tidak diumbar di grup organisasi karena dapat memicu perpecahan dan melanggar kode etik,” ujarnya.
Namun, lanjut Bangsawan, sejumlah anggota yang memberikan masukan justru dikeluarkan dari grup percakapan, bahkan ada yang menerima surat pemecatan secara sepihak serta somasi.
“Kami sebenarnya tidak mau masuk ke ranah sensitif dan pribadi mereka. Namun, dari chat-chat yang tidak relevan dan terkesan vulgar di grup itulah awal perpecahan DPP SEMUT Indonesia,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, hampir seluruh pengurus inti DPP turut diberhentikan, termasuk sekretaris jenderal. Padahal, menurut dia, para pengurus tersebut selama ini banyak berkontribusi dalam membangun organisasi.
“Ini dilakukan secara sepihak, sampai sekjennya pun diberi surat pemecatan dan diumbar ke mana-mana seolah-olah organisasi ini perusahaan pribadi. Itu jelas sikap arogan dan melanggar AD/ART,” kata Bangsawan.
Ia menegaskan, seluruh keputusan strategis organisasi seharusnya ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Menurut dia, tindakan-tindakan sepihak tersebut bertentangan dengan mekanisme organisasi dan melanggar kode etik. Ia menilai ada pihak yang telah demisioner tetapi masih menganggap organisasi sebagai milik pribadi.
“Karena itulah kami melawan. Kami hanya ingin menyelamatkan organisasi ini,” ujarnya.
Bangsawan menambahkan, pihaknya tidak memiliki kepentingan merebut jabatan di DPP SEMUT Indonesia. Mereka, kata dia, hanya ingin memastikan organisasi berjalan sesuai aturan dan tidak dikelola secara personal.
Ia mengaku sebelumnya telah berupaya memberikan pemahaman dan merangkul pihak-pihak yang berbeda pandangan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil.
“SEMUT ini pecah dari dalam, bukan diserobot. Selama ini yang mereka lakukan hanya pengancaman dan somasi. Sementara kami lebih banyak menjalankan kegiatan positif dan program kerja di kabupaten dan kota bersama sejumlah DPD dan DPC yang tetap solid,” tandas Bangsawan. (Hdr)
