PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Bagaimana memastikan aparatur yang tepat berada pada posisi yang tepat di masa depan? Pertanyaan itulah yang menjadi titik awal Pemerintah Kota Makassar saat menggandeng Pusjar SKMP LAN RI dalam penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP).
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Kota Makassar” yang berlangsung di Hotel Rinra Makassar, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan ini diikuti sekira 100 peserta, yang mewakili seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, terdiri dari sekretaris perangkat daerah dan kepala subbagian kepegawaian.
Kepala Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN, Dr Muhammad Aswad MSi, hadir bersama Tim SKMP LAN Makassar yang beranggotakan para Analis Kebijakan.
Forum tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Dr A Zulkifly S.STP M.Si., dan Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Fandi Wiranto Iqbal, SSTP., M.M.
Pengembangan Kompetensi Harus Sistematis
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Makassar menghimpun data dan masukan dari seluruh perangkat daerah, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SDM aparatur, serta berbagai isu strategis kepegawaian.
Informasi yang diperoleh, termasuk pemetaan kesenjangan kompetensi, akan menjadi dasar penyusunan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) sebagai arah pengembangan talenta aparatur di lingkup Pemkot Makassar.
Dalam sambutannya, Kepala Pusjar SKMP LAN, Dr. Muhammad Aswad, menegaskan bahwa Human Capital Development Plan (HCDP) merupakan instrumen strategis dalam menyiapkan aparatur sipil negara yang kompetitif, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Menurutnya, berbagai kajian global memprediksi Indonesia berpeluang menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045, bertepatan dengan satu abad kemerdekaan Indonesia.
“Jika Indonesia ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, maka kita membutuhkan ASN yang memiliki daya saing tinggi. ASN yang kompetitif akan melahirkan birokrasi yang profesional, dan birokrasi yang profesional akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus direncanakan secara sistematis dan berbasis kebutuhan organisasi,” ujar Dr. Muh. Aswad.
Ia menjelaskan, penyusunan HCDP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pengembangan SDM, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penerapan manajemen talenta yang saat ini menjadi agenda prioritas reformasi birokrasi nasional.
