Oleh: Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH (Pakar Kebijakan Publik & Akademisi)
Mobilitas diplomatik Presiden Prabowo Subianto belakangan ini memicu polemik hangat di ruang publik. Sebuah infografis viral di media sosial menyoroti intensitas perjalanan dinas luar negeri Kepala Negara yang dilaporkan mencapai hampir 50 kali kunjungan ke lebih dari 28 negara hanya dalam kurun waktu 18 bulan menjabat.
Gaya komunikasi visual tersebut secara tajam membandingkan estimasi biaya perjalanan—yang ditaksir berkisar antara Rp1 triliun hingga Rp2,4 triliun—dengan kebutuhan riil masyarakat di dalam negeri. Angka fantastis ini diklaim setara dengan biaya pembangunan ratusan sekolah baru, perbaikan ribuan ruang kelas rusak, pembangunan jembatan desa, hingga beasiswa bagi puluhan ribu mahasiswa miskin.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar di benak publik: Apakah miliaran rupiah yang keluar dari APBN untuk perjalanan luar negeri tersebut sebanding dengan manfaat nyata yang diterima rakyat?
Sisi Domestik: Jeritan Infrastruktur dan Opportunity Cost
Dari kacamata ekonomi publik, kritik masyarakat yang mengatasnamakan gerakan "Pro Rakyat" memiliki landasan empiris yang logis. Dalam teori kebijakan fiskal, ada yang disebut sebagai opportunity cost (biaya peluang)—yaitu potensi manfaat yang hilang dari suatu pilihan anggaran.
Ketika negara memprioritaskan anggaran untuk mobilitas diplomatik, ada hak pembangunan dalam negeri yang "tertunda". Jika mengacu pada kalkulasi data yang beredar, dana sebesar Rp1 triliun hingga Rp2,4 triliun tersebut sebenarnya sangat dinantikan untuk menyelesaikan masalah struktural di daerah, antara lain:
Sektor Pendidikan: Mampu membangun 480 Sekolah Dasar (SD) baru atau merehabilitasi 4.800 ruang kelas yang saat ini kondisinya rusak berat dan mengancam keselamatan siswa.
Konektivitas Desa: Mampu membangun 1.200 jembatan desa untuk membuka isolasi wilayah pedalaman, sehingga memperlancar jalur ekonomi petani dan akses anak-anak ke sekolah.
Kesejahteraan Sosial: Mampu membiayai beasiswa pendidikan tinggi bagi 73.000 mahasiswa dari keluarga prasejahtera.
Kritik ini merupakan refleksi jujur dari ekspektasi publik yang menginginkan pemerintah melakukan penghematan anggaran (fiscal austerity) di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menantang.
Sisi Geopolitik: Diplomasi Adalah Investasi Jangka Panjang
Namun, melihat kunjungan luar negeri hanya dari sudut pandang "biaya yang keluar" adalah cara pandang yang kurang utuh. Dalam konteks hubungan internasional, kehadiran fisik seorang kepala negara adalah instrumen diplomasi tertinggi (high-level diplomacy) yang tidak bisa digantikan oleh teknologi atau perwakilan menteri.
Di panggung geopolitik global yang dinamis, kehadiran Presiden Prabowo di berbagai forum multilateral (seperti KTT G20, ASEAN) maupun kunjungan bilateral ke negara-negara sekutu, memiliki nilai investasi strategis (Return on Investment), antara lain:
Magnet Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment / FDI): Kesepakatan raksasa di sektor hilirisasi industri, transisi energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur strategis nasional seringkali hanya bisa dikunci melalui komitmen langsung antarkepala negara (G-to-G). Nilai investasi yang dibawa pulang seringkali melipatgandakan biaya perjalanan yang dikeluarkan.
Ketahanan Geopolitik: Memastikan Indonesia tetap memegang kendali dan diperhitungkan dalam rantai pasok global serta arsitektur keamanan kawasan.
Perluasan Pasar Ekspor: Membuka sumbatan hambatan dagang dan menegosiasikan tarif preferensial agar produk-produk buatan Indonesia bisa menembus pasar internasional baru secara lebih murah.
Menuju Transparansi: Buka-Bukaan Hasil Kunjungan
Jembatan penentu dari kedua sudut pandang yang bertolak belakang ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah tidak boleh antipati terhadap kritik visual yang dilayangkan masyarakat. Sebaliknya, hal ini harus dijawab dengan data konkrit.
Publik berhak mengetahui secara gamblang apa output dan outcome nyata dari setiap perjalanan dinas yang menggunakan uang rakyat tersebut.
"Ketika pemerintah mampu membuktikan secara transparan bahwa kunjungan ke luar negeri menghasilkan kerja sama ekonomi yang menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru atau menarik investasi bernilai ratusan triliun, maka resistensi publik terhadap anggaran tersebut dengan sendirinya akan terkikis," ujar Dr. Ir. Affandy Agusman Aris.
Menjaga Keseimbangan Fiskal
Perdebatan ini adalah tanda dari iklim demokrasi yang sehat. Kritik masyarakat berfungsi sebagai rem agar anggaran negara dikelola secara efisien dan tidak terjebak dalam pemborosan seremonial. Di sisi lain, diplomasi luar negeri tetap menjadi mesin penggerak agar Indonesia tidak terisolasi dan mampu bersaing di kancah global.
Kunci utamanya terletak pada komitmen pemerintah: menjaga keseimbangan yang akuntabel antara pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di dalam negeri dan pelaksanaan agenda strategis di luar negeri. Kunjungan luar negeri tidak boleh sekadar menjadi perjalanan mewah, melainkan harus menjadi misi kepresidenan yang membawa kemakmuran nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
