Namun, melihat kunjungan luar negeri hanya dari sudut pandang “biaya yang keluar” adalah cara pandang yang kurang utuh. Dalam konteks hubungan internasional, kehadiran fisik seorang kepala negara adalah instrumen diplomasi tertinggi (high-level diplomacy) yang tidak bisa digantikan oleh teknologi atau perwakilan menteri.
Di panggung geopolitik global yang dinamis, kehadiran Presiden Prabowo di berbagai forum multilateral (seperti KTT G20, ASEAN) maupun kunjungan bilateral ke negara-negara sekutu, memiliki nilai investasi strategis (Return on Investment), antara lain:
Magnet Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment / FDI): Kesepakatan raksasa di sektor hilirisasi industri, transisi energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur strategis nasional seringkali hanya bisa dikunci melalui komitmen langsung antarkepala negara (G-to-G). Nilai investasi yang dibawa pulang seringkali melipatgandakan biaya perjalanan yang dikeluarkan.
Ketahanan Geopolitik: Memastikan Indonesia tetap memegang kendali dan diperhitungkan dalam rantai pasok global serta arsitektur keamanan kawasan.
Perluasan Pasar Ekspor: Membuka sumbatan hambatan dagang dan menegosiasikan tarif preferensial agar produk-produk buatan Indonesia bisa menembus pasar internasional baru secara lebih murah.
Menuju Transparansi: Buka-Bukaan Hasil Kunjungan
Jembatan penentu dari kedua sudut pandang yang bertolak belakang ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah tidak boleh antipati terhadap kritik visual yang dilayangkan masyarakat. Sebaliknya, hal ini harus dijawab dengan data konkrit.
Publik berhak mengetahui secara gamblang apa output dan outcome nyata dari setiap perjalanan dinas yang menggunakan uang rakyat tersebut.
”Ketika pemerintah mampu membuktikan secara transparan bahwa kunjungan ke luar negeri menghasilkan kerja sama ekonomi yang menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru atau menarik investasi bernilai ratusan triliun, maka resistensi publik terhadap anggaran tersebut dengan sendirinya akan terkikis,” ujar Dr. Ir. Affandy Agusman Aris.
Menjaga Keseimbangan Fiskal
Perdebatan ini adalah tanda dari iklim demokrasi yang sehat. Kritik masyarakat berfungsi sebagai rem agar anggaran negara dikelola secara efisien dan tidak terjebak dalam pemborosan seremonial. Di sisi lain, diplomasi luar negeri tetap menjadi mesin penggerak agar Indonesia tidak terisolasi dan mampu bersaing di kancah global.
Kunci utamanya terletak pada komitmen pemerintah: menjaga keseimbangan yang akuntabel antara pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di dalam negeri dan pelaksanaan agenda strategis di luar negeri. Kunjungan luar negeri tidak boleh sekadar menjadi perjalanan mewah, melainkan harus menjadi misi kepresidenan yang membawa kemakmuran nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
