Oleh: Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH (Pakar Kebijakan Publik & Akademisi)
Mobilitas diplomatik Presiden Prabowo Subianto belakangan ini memicu polemik hangat di ruang publik. Sebuah infografis viral di media sosial menyoroti intensitas perjalanan dinas luar negeri Kepala Negara yang dilaporkan mencapai hampir 50 kali kunjungan ke lebih dari 28 negara hanya dalam kurun waktu 18 bulan menjabat.
Gaya komunikasi visual tersebut secara tajam membandingkan estimasi biaya perjalanan—yang ditaksir berkisar antara Rp1 triliun hingga Rp2,4 triliun—dengan kebutuhan riil masyarakat di dalam negeri. Angka fantastis ini diklaim setara dengan biaya pembangunan ratusan sekolah baru, perbaikan ribuan ruang kelas rusak, pembangunan jembatan desa, hingga beasiswa bagi puluhan ribu mahasiswa miskin.
Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar di benak publik: Apakah miliaran rupiah yang keluar dari APBN untuk perjalanan luar negeri tersebut sebanding dengan manfaat nyata yang diterima rakyat?
Sisi Domestik: Jeritan Infrastruktur dan Opportunity Cost
Dari kacamata ekonomi publik, kritik masyarakat yang mengatasnamakan gerakan “Pro Rakyat” memiliki landasan empiris yang logis. Dalam teori kebijakan fiskal, ada yang disebut sebagai opportunity cost (biaya peluang)—yaitu potensi manfaat yang hilang dari suatu pilihan anggaran.
Ketika negara memprioritaskan anggaran untuk mobilitas diplomatik, ada hak pembangunan dalam negeri yang “tertunda”. Jika mengacu pada kalkulasi data yang beredar, dana sebesar Rp1 triliun hingga Rp2,4 triliun tersebut sebenarnya sangat dinantikan untuk menyelesaikan masalah struktural di daerah, antara lain:
Sektor Pendidikan: Mampu membangun 480 Sekolah Dasar (SD) baru atau merehabilitasi 4.800 ruang kelas yang saat ini kondisinya rusak berat dan mengancam keselamatan siswa.
Konektivitas Desa: Mampu membangun 1.200 jembatan desa untuk membuka isolasi wilayah pedalaman, sehingga memperlancar jalur ekonomi petani dan akses anak-anak ke sekolah.
Kesejahteraan Sosial: Mampu membiayai beasiswa pendidikan tinggi bagi 73.000 mahasiswa dari keluarga prasejahtera.
Kritik ini merupakan refleksi jujur dari ekspektasi publik yang menginginkan pemerintah melakukan penghematan anggaran (fiscal austerity) di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menantang.
Sisi Geopolitik: Diplomasi Adalah Investasi Jangka Panjang
