Ia menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus dibangun melalui semangat kolaborasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Menurut Munafri, komunikasi yang dilakukan melalui kader-kader partai politik akan jauh lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
“Kalau hanya pemerintah yang berbicara tentu ada keterbatasan. Akan jauh lebih efektif jika kader-kader partai hadir langsung di tengah masyarakat, berdialog, mendengar aspirasi mereka, kemudian menjelaskan tujuan dari setiap program pemerintah,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga memberikan mandat dan kepercayaan kepada Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kerakyatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ia berharap momentum peringatan kemerdekaan dapat menjadi ruang mempererat persatuan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan warga.
Menurutnya, pelaksanaan event kerakyatan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan antara pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh komponen masyarakat Kota Makassar.
Munafri berharap ketiga partai tersebut mampu merangkul sebanyak mungkin tokoh masyarakat sehingga kegiatan yang diselenggarakan benar-benar memberikan manfaat dan memperkuat semangat gotong royong.
“Kami ingin seluruh elemen masyarakat dilibatkan. Mari bersama-sama mengawal program-program pemerintah agar berjalan lancar dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan akan lebih cepat terwujud,” katanya.
Selain itu, Munafri kembali menegaskan bahwa penataan kota tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar. Seluruh kebijakan yang diambil, termasuk penataan kawasan perdagangan dan ruang publik, bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib tanpa mengabaikan kepentingan para pelaku usaha.
Ia mengungkapkan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi pedagang yang terdampak penataan. Salah satu lokasi bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, proses relokasi harus dilakukan secara bersama-sama agar kawasan baru segera berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi yang ramai dan memberikan keuntungan bagi para pedagang.
“Kalau masuknya bersama-sama, kawasan itu akan langsung hidup. Pengunjung memiliki banyak pilihan, aktivitas ekonomi tumbuh, dan para pedagang saling menguatkan satu sama lain,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Munafri kembali mengajak seluruh partai politik, termasuk partai non-parlemen, untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan.
Ia optimistis kolaborasi yang melibatkan pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh masyarakat akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju, tertata, indah, nyaman, dan berdaya saing.
“Partai politik memiliki jaringan hingga ke tingkat bawah. Itu adalah kekuatan besar untuk membantu pemerintah membangun komunikasi dengan masyarakat. Mari kita satukan langkah agar seluruh program pembangunan berjalan dengan baik dan Kota Makassar menjadi kota yang semakin maju serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” tutup Munafri. (*/And)
