Perkuat Sinergi, Bos Hutama Karya dan Kajati Sumut Bahas Kawalan Hukum Proyek Strategis

Ramzy 40 Pembaca
2 Menit baca

PEDOMANRAKYAT, MEDAN - Langkah strategis diambil oleh jajaran petinggi PT Hutama Karya (Persero). Direktur Utamanya, Koentjoro, dengan didampingi EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol, Ni Putu Oki Worastuti, menggelar pertemuan khusus dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Muhibuddin. Pertemuan hangat ini berlangsung di ruang transit lantai II Gedung Kejati Sumut, Jalan Jenderal Besar AH Nasution, Medan, pada Rabu (10/6/2026) sore.

Dalam menyambut kerja sama penting ini, Kajati Sumut tidak sendiri. Muhibuddin turut didampingi oleh jajaran pejabat terasnya, mulai dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Nur Handayani, SH, MH, Kepala Bagian Tata Usaha Rio Aditya, SH, MH, hingga Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, SH, MH.

Pada momen tersebut, Kajati Sumut memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif pimpinan PT Hutama Karya yang meluangkan waktu untuk berkunjung. Muhibuddin menegaskan bahwa masifnya proyek infrastruktur yang digarap BUMN di Sumut—termasuk oleh Hutama Karya—wajib mendapatkan pengawalan ketat dari Kejaksaan. Upaya preventif ini krusial demi mencegah kebocoran anggaran dan pelanggaran regulasi, sehingga seluruh proyek bisa tuntas tepat waktu, tepat fungsi, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat luas.

Sementara itu, Koentjoro mengungkapkan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari koordinasi taktis yang sudah lama mengakar kuat antara PT Hutama Karya dengan Korps Adhyaksa. Sebagai BUMN yang memegang mandat besar, Hutama Karya tengah fokus menggarap berbagai proyek vital di Sumut, mulai dari jaringan Jalan Tol, jalur kereta api, hingga misi kemanusiaan seperti rekonstruksi pascabencana di Tapanuli Tengah dan sekitarnya.

Koentjoro juga menambahkan, peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum sangat vital dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Lewat pengawalan yang ketat, Hutama Karya optimistis proses pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara dapat berjalan secara maksimal sekaligus menekan risiko pelanggaran aturan hukum di lapangan. (*)

Bagikan Artikel Ini
Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Exit mobile version