PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar audiensi dan lobi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Jalan Slamet Riyadi No.1, Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (26/6/2026).
Kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Multi-Stakeholders Meeting (BL-158) tersebut bertujuan membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan komitmen bersama dalam mendukung program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, tren pemeriksaan HIV dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tingginya cakupan layanan tes HIV. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 54.821 orang menjalani pemeriksaan HIV, dengan 1.083 orang dinyatakan positif. Sementara pada tahun 2023, jumlah masyarakat yang melakukan tes meningkat menjadi 57.690 orang, dengan 1.015 kasus positif. Adapun pada tahun 2024 sebanyak 48.139 orang mengikuti pemeriksaan HIV dan ditemukan 925 kasus positif.
Selain itu, hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 5.293 Orang Dengan HIV (ODHIV) menjalani terapi antiretroviral (ARV). Dari jumlah tersebut, terdapat 67 anak dengan HIV yang sedang menjalani pengobatan atau terapi ARV secara rutin.
Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Pencegahan penularan HIV tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, organisasi sipil, dunia usaha, media, hingga kelompok-kelompok komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam program kesehatan masyarakat.
Dalam paparannya, PKBI Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa strategi pencegahan HIV/AIDS diarahkan untuk menekan angka penularan baru, meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV (ODHIV), serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat penyakit tersebut.
Salah satu kelompok yang menjadi fokus dalam program pencegahan adalah populasi kunci, termasuk pekerja seks perempuan, yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan HIV. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi, deteksi dini, akses layanan kesehatan, pendampingan pengobatan, hingga penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
PKBI menilai keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen pemerintah dan masyarakat berjalan secara sinergis. Upaya tersebut mencakup aspek pencegahan, pengobatan, mitigasi dampak, serta penciptaan lingkungan yang kondusif agar ODHIV dapat hidup sehat, produktif, dan tetap berkontribusi dalam pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, yang mengusung target Three Zeros (3 Zero) Tahun 2030, yakni Zero New Infection, Zero AIDS-Related Death, dan Zero Discrimination.
Target tersebut diwujudkan melalui strategi global 95:95:95, yaitu memastikan 95 persen ODHIV mengetahui status HIV-nya, 95 persen ODHIV yang mengetahui statusnya mendapatkan terapi antiretroviral (ARV), serta 95 persen pasien yang menjalani terapi ARV mencapai viral suppression, sehingga virus tidak lagi terdeteksi dan risiko penularan dapat ditekan secara signifikan.
Strategi yang telah diadopsi Indonesia sejak tahun 2016 itu diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok populasi kunci, dalam mendukung keberhasilan program nasional penanggulangan HIV/AIDS.
Melalui kegiatan audiensi tersebut, PKBI Sulawesi Selatan yang bertindak sebagai Sub-Sub Recipient (SSR) Kota Makassar berharap terbangun komitmen bersama antarinstansi untuk memperkuat pelaksanaan program di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda Follow Up Lobby dan Advokasi Distrik (BL-159) yang difasilitasi oleh Advocacy Officer (AO) Distrik Makassar.
Audiensi tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Daniati, S.STP., M.H. Menurutnya, sinergi lintas sektor memiliki peran penting dalam memperluas edukasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat penyebarluasan informasi mengenai pencegahan HIV/AIDS secara tepat, berkelanjutan, dan bebas stigma.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yayasan Gaya Celebes, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), media Pedoman Rakyat, PKBI Sulawesi Selatan, Inklusi, Koordinator SSR PKBI, Koordinator Lapangan Program CSS-HR/PSP, Paralegal Officer (PO), Technical Officer (TO), serta Advocacy Officer (AO).
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan target nasional 95:95:95 serta visi Three Zeros 2030 dapat tercapai di Kota Makassar. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka penularan HIV, meningkatkan kualitas hidup ODHIV, sekaligus menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang HIV/AIDS di tengah masyarakat. (And)
